Pemerintah Indonesia Berutang Terus, Buat Apa Sih?

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia per Juni 2019 mengalami kenaikan sebesar 10,1 dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Year on Year) menjadi US$ 391,8 milyar atau setara dengan Rp. 5.540 triliun(asumsi kurs BI  Rp.14.141 per US$)

Peningkatan utang luar negeri ini diakibatkan oleh kepercayaan asing terhadap fundamental ekonomi Indonesia membaik kemudian mendorong mereka untuk membeli surat berharga yang Indonesia miliki di pasar global maupun domestik.

"Kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia semakin meningkat, seiring dengan kenaikan peringkat utang Indonesia oleh Standard & Poor's pada akhir Mei 2019, mendorong pembelian neto Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan global," sebut BI  kemarin (15/0819) seperti yang dikutip dari Investor daily.

Namun demikian, BI memastikan bahwa struktur utang luar negeri Indonesia masih aman dan sangat terkontrol. 87% total utang  luar negeri Indonesia  di dominasi utang jangka panjang.

Pengelolaan utang luar negeri diprioritaskan untuk pembangunan, dengan porsi terbesar diperuntukan bagi sektor produktif yang mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,9 persen dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,4 persen), sektor jasa pendidikan (15,9 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (14 persen).

Menurut Luki Alfirman, Direktur Jendral Direktorat Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Utang pemerintah itu jangan hanya dilihat dari besaran nominal atau persentasenya saja tapi untuk apa utang itu dipergunakan. 

"Kalau untuk sesuatu yang produktif dan akan membuat kita menjadi lebih maju ya tidak ada yang salah, namun tetap harus hati-hati"ujar Luki, dalam sebuah acara yang saya hadiri Kamis(15/08/19) bertajuk "Yang Muda, Yang Bicara" yang diselenggarakan di Kantor DJPPR Komplek Kemenkeu, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama Luki banyak menyoroti bagaimana pemanfaatan utang pemerintah, yang terkadang melulu diliat sisi negatifnya saja. Berutang dilakukan manakala sisi penerimaan dan pengeluaran tidak seimbang namun banyak kebutuhan yang tidak bisa menunggu karena terkadang apabila kita tunggu, momentum keekonomiannya akan hilang atau paling tidak berkurang.

Satu hal yang pasti pemerintah tidak berhutang untuk kegiatan-kegiatan konsumtif seperti subsidi BBM misalnya " karena itu menjadi tidak fair, kita menikmatinya hari sedangkan yang bayar anak cucu kita melalui pajak yang akan mereka bayarkan nanti"jelasnya.

Sementara kalau kita berhutang untuk sesuatu yang produktif seperti pembangunan infrastruktur misalnya, bukan hanya kita generasi sekarang yang menikmati tapi generasi yang akan datang juga, "fair dong semua pihak menikmati ga hanya sebagian aja seperti subsidi BBM itu kan"tambahnya.

Hari-hari belakangan ini DJPPR memang lagi rajin mensosialisasikan utang pemerintah dalam posisi yang sebenarnya agar tidak disalahartikan, atau sengaja di swing untuk kepentingan politik semata seperti yang terjadi pada saat pilpres 2019 lalu.

Selain sosialisi utang, DJPPR yang memang dalam salah satu Tupoksinya berwenang untuk merancang, mengelola penerbitan berbagai obligasi negara atau surat utang negara, termasuk didalamnya Saving Bond Ritel (SBR) yang memang diperuntukan bagi masyarakat umum dengan minimal investasi yang cukup rendah. 

Dengan 1 juta kita udah bisa mulai berinvestasi dengan rata-rata jangka waktunya 2 tahun. Dan yang terpenting keuntungan yang didapat pun cukup baik, jauh dibanding bunga deposito produk perbankan. 

Mengapa DJPPR sebagai wakil pemerintah kok hobi banget sih menerbitkan SBR, berhutang terus. Karena pemerintah ingin mulai mengubah struktur utang pemerintah yang selama ini 80% ke luar negeri dan 20% dalam negeri. Paling tidak menjadi 50-50. 

Mengapa begitu, dengan lebih banyak utang ke dalam negeri paling tidak, tak terkena fluktuasi kurs yang bisa saja melemah dan membuat utang kita meroket. Jepang itu walaupun rasio utangnya terbesar di dunia, 240% dari PDB, namun 90% utang Jepang itu ke dalam negeri jadi relatif lebih aman.

Namun demikian, utang negara itu tetap harus diwaspadai dan dikontrol dengan seksama. Dan pemerintah harus benar-benar memastikan peruntukannya untuk sesuatu yang produktif, memiliki nilai tambah bagi kesejahteraan Masyarakat Indonesia.

Sumber.

investor.id

kompas.com