BPJS Kesehatan Tekor dan Tekor Lagi

Masalah BPJS-Kesehatan (BPJSK)  sepertinya terus berputar dari itu ke itu saja, ya defisit terus terjadi nyaris tanpa perbaikan, malah semakin dalam saja defisit yang harus dialaminya. Untuk tahun 2019 ini BPJSK diprediksi akan tekor sebesar Rp. 28 triliun. Jumlah yang sangat fantastis.

Hal ini diungkapkan oleh Asisten Deputi Direksi Bidang Pengelolaan Faskes Rujukan BPJS Kesehatan Beno Herman,  "Jadi, kalau kita hitung lagi defisit BPJS Kesehatan yang riil 2019 itu Rp 19 triliun. Tetapi, kumulatifnya (utang 2018 dan 2019) sekitar Rp 28 triliun," ungkapnya beberapa  hari lalu.

Utang jatuh tempo BPJSK yang harusnya dibayar kan per 8 Juli 2019 lalu kepada rumah sakit sebesar Rp.7,1 triliun, " namun setelah dilakukan verifikasi yang harus dibayarkan ternyata Rp.6,5 triliun, belum dibayarkan juga sih"ujar Beno.

Keterlambatan pembayaran kepada rumah sakit ini berimplikasi kepada penerima manfaat dalam hal ini masyarakat luas pengguna BPJSK. Rumah sakit rujukan nasional, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) mengeluhkan kan hal ini,"Kami direpotkan sekali kasus-kasus keterlambatan atau kurang bayar dari BPJS Kesehatan. Padahal, 80 persen pasien kami adalah peserta JKN-KIS, sedangkan biaya operasional sangat besar," Ujar Direktur Utama RSCM Lies Dina Liastuti

Saking parahnya kondisi keuangan, terutama terkait pasien peserta BPJSK, RSCM harus membatalkan operasi hanya karena ketidak tersediaan obat bius untuk kebutuhan anastesi. "Kami harus kencangkan ikat pinggang supaya program JKN-KIS tetap berjalan. Namun, di sisi lain, kami juga harus mendapatkan obat, alat kesehatan, dan juga bisa membayar karyawan non-PNS," ujarnya.

Untuk mengatasi masalah biaya operasional akibat piutang yang dimilikinya belum dibayarkan oleh BPJSK, RSCM akhirnya meminjam dana ke bank dengan bunga dibayar oleh pihak BPJSK.

Kondisi dan permasalahan BPJSK tak pernah beranjak dari kata defisit. Kok bisa dan apa sih sebenarnya yang terjadi, padahal per Mei 2019 lalu saja jumlah peserta sebesar  221.580.743 jiwa atau sekitar 83,6% dari total penduduk Indonesia. 

Kalau sampai BPJSK tidak mampu menyelesaikan defisitnya yang berakibat kepada tertundanya pembayaran ke rumah sakit dan kemudian rumah sakit berdarah darah keuangannya karena piutangnya tidak dibayarkan yang terkena dampak adalah pasien BPJSK yang notebenenya 83,6 % dari seluruh rakyat Indonesia jumlah yang luar biasa besar.

Dengan jumlah pendapatan iuran JKN-KIS yang dikelola BPJSK untuk tahun 2018 mencapai Rp. 81, 97 triliun. Jika diakumulasikan iuran tersebut selama 5 tahun jumlahnya sebesar Rp. 317,04 triliun. Pemerintah sendiri telah membayarkan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp. 115,5 triliun bagi 92, 1 juta jiwa selama 5 tahun ini.

BPJSK juga telah bekerjasama dengan 23.929 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari puskesmas, Dokter Praktik Periorangan (DPP), klinik TNI/Polri, klinik pratama, rumah sakit D pratama, dan dokter gigi praktik perorangan.

Di tingkat Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTRL), BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 2.455 rumah sakit dan klinik utama. Pada 2018, pemanfaatan di FKTP mencapai 147,4 juta, pemanfaatan di poliklinik rawat jalan, rumah sakit sebesar 76,8 juta, dan pemanfaatan rawat inap di rumah sakit sebanyak 9,7 juta.