Satu per satu janji kampanye Jokowi sebagai pemenang proses pemilihan presiden periode 2019-2024 mulai direalisasikan. 3 kartu sakti, Kartu Pra-Kerja, Â Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Sembako Murah yang merupakan program unggulannya selama masa kampanye, siap dirilis tahun depan.Â
Sebenarnya yang benar-benar kebijakan baru dari ketiganya hanya Kartu Pra-Kerja, dua kartu lainnya merupakan kebijakan yang sudah dilaksanakan tahun-tahun belakangan ini namun cakupan penerimanya diperluas.
Kartu Pra-Kerja diperuntukkan bagi mereka yang baru menyelesaikan pendidikannya, di Sekolah Menengah Atas umum maupun vokasional serta lulusan perguruan tinggi, namun belum terserap pasar kerja. Dan bagi para karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kartu ini akan diberikan jika mereka berniat menambah skillnya melalui pelatihan-pelatihan sesuai dengan minatnya. Harapannya, dengan pelatihan ini mereka akan memiliki daya saing yang lebih baik sehingga mampu diserap pasar tenaga kerja yang ada.
Jika mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pengangguran memang sudah berkurang signifikan. Per Agustus 2018 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat hanya sebesar 5,34%, jauh lebih kecil ketimbang posisi per Agustus 2005 yang sebesar 11,24%.
Namun, bila dibandingkan dengan jiran kita di kawasan ASEAN tingkat pengangguran kita itu paling tinggi loh. Terlihat kan betapa kurang kompetitifnya tenaga kerja kita.
Nah makanya atas dasar data tersebut paling tidak ada gambaran lah kenapa Jokowi menerapkan kebijakan itu. Dan sebagai insentif bagi para pencari kerja yang sedang mendapatkan pelatihan tersebut akan diberikan sejumlah honor sampai dengan 6 bulan lamanya.
Anggaran yang cukup besar sudah disiapkan dan dialokasikan pemerintah untuk trio kartu sakti ini. Postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 yang  tengah didesain dan disusun oleh Kementerian Keuangan untuk kemudian dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI. Termasuk di dalamnya adalah anggaran jumbo bagi 3 kartu sakti janji Jokowi.
Untuk Kartu Pra-Kerja  pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 10,3 triliun yang tersebar dibeberapa Kementerian terkait. Meskipun detilnya belum terlalu jelas karena kebijakan ini masih dimatangkan  di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Sama halnya dengan Kartu Pra-Kerja, dua kartu lain, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Kartu Sembako Murah alokasi anggarannya telah selesai disiapkan pemerintah.
KIP-Kuliah dialokasikan akan mendapat anggaran senilai Rp.12,4 triliun. Pemerintah akan menanbah jumlah mahasiswa yang berhak menerima kartu ini sampai dengan 780.000 orang.
