Baru saja kita menjalankan Ibadah Puasa di bulan Ramadan dan merayakan Lebaran, sebuah periode yang tak hanya sarat makna spiritual dan sosial, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.Â
Mengapa demikian? Jawabannya terletak pada struktur ekonomi kita yang sangat didominasi oleh konsumsi rumah tangga.Â
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2025 menunjukkan bahwa lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB), tepatnya 54,04 persen berasal dari pengeluaran ekonomi keluarga.
Fakta ini menempatkan masyarakat, dalam perannya sebagai konsumen, sebagai pemain kunci dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.
Momen Ramadan dan Lebaran menjadi puncak dari aktivitas konsumsi ini. Tradisi mudik, berbelanja kebutuhan hari raya, hingga berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, semuanya mendorong peningkatan pengeluaran rumah tangga secara drastis.
Pemerintah pun menyadari betul betapa krusialnya periode ini bagi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan seperti kewajiban pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) adalah langkah strategis untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat.Â
Tujuannya jelas: dengan THR di tangan, masyarakat memiliki kemampuan lebih untuk berbelanja, yang pada gilirannya akan mengerek permintaan barang dan jasa.
Mekanisme ini sangat fundamental dalam ekonomi yang didorong oleh konsumsi domestik. Ketika daya beli masyarakat tinggi, permintaan meningkat, mendorong produsen untuk meningkatkan produksi, yang kemudian berpotensi menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.
Sebaliknya, jika daya beli melemah, siklus negatif dapat terjadi, permintaan turun, produksi melambat, investasi tertunda, dan lapangan kerja terancam. Inilah mengapa pemerintah memberikan perhatian khusus pada momen-momen Ramadan dan Lebaran.
Hipotesis Peran Masyarakat Terhadap Demokratisasi Perekonomian Nasional
Semua jalinan struktur perekonomian yang didominasi oleh konsumsi domestik, melahirkan sebuah hipotesis, di mana masyarakat sebagai konsumen memiliki potensi pengaruh yang besar terhadap arah kebijakan ekonomi.Â