Rencana kebijakan absurd Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menetapkan harga tiket Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line di wilayah aglomerasi Jabodetabek, berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat penggunanya, lebih baik tak diteruskan. Karena kebijakan tersebut tak sepenuhnya memenuhi azas pembentukan perundangan-undangan di Negeri ini.
Wacana kebijakan baru tarif KRL yang menurut Direktur Jenderal Perkeretapian Kemenhub, Risal Wasal, akan mulai digulirkan pada Kuartal II 2023 ini, agar berkekuatan hukum nantinya akan dituangkan paling tidak lewat Peraturan Kementerian Perhubungan.
Dan Peratutan Menteri merupakan bagian dari sistem perundangan-undangan di Indonesia, artinya dalam pembentukannya harus sesuai dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Salah satu hal terpenting dalam pembentukan perundang-undangan tersebut seperti di atur dalam UU tersebur adalah Azas Pembentukan Perundang-Undangan.
Terdapat 7 poin azas dalam membentuk sebuah perundang-undangan, yaitu :Â
Pertama Azas kejelasan tujuan, yang menyatakan bahwa setiap pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas
Kedua, Azas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, setiap aturan perundangan-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang sesuai kewenangannya.
Ketiga, Azas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. artinya peraturan perundang-undangan yang dibentuk tak boleh bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sesuai hierarkinya.
Keempat, Azas dapat dilaksanakan, azas ini menegaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundangan-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan yang akan dibuat tersebut dalam masyarakat, bak secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
Kelima, Azas kedayagunaan atau kehasilgunaan, artinya peraturan tersebut harus dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat  dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Intinya aturan tersebut memang dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Keenam, Azas kejelasan rumusan, azas ini harus ada dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan agar tak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya karenanya, sistematika, pilihan kata atau istilah serta bahasa hukumnya harus jelas dan mudah dipahami.
