Mimpi  dan cita-cita perlindungan data pribadi boleh tinggi, seolah mengawang menggapai bintang tetapi cita-cita kudu bersandar pada kenyataan yang harus dihadapi masyarakat Indonesia saat ini.
Faktanya mindset dan tindakan masyarakat serta Pemerintah Indonesia masih memungkinkan dokumen fisik data pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk(KTP), Kartu Keluarga, Â tetap harus di fotocopy.
Selain KTP dan KK, dokumen yang tercetak dalam selembar kertas yang familier dengan masyarakat Indonesia seperti Surat Keterangan Domisili dari RT/RW setempat atau Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) untuk membuktikan kita tak pernah terlibat dalam pembunuhan berencana atau urusan kriminal lainnya, seperti menjadi sebuah kewajiban yang tak terelakan.
Padahal katanya KTP sudah elektronik yang tersambung secara real-time dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian dalam negeri.
Mengapa juga masih dibutuhkan urusan-urusan cetak mencetak data pribadi dalam selembar kertas disposable seperti itu.
Status kriminal seseorang, pun katanya sudah bisa ditelusuri secara digital, akh tapi mungkin ini saya kebanyakan nonton film Hollywood.
Dalam film kita bisa menyaksikan ketika jadi diri seseorang ditelusuri dengan mudah akan terpampang rentetan aksi kriminalnya atau betapa saleh dirinya dalam bermasyarakat
Tak perlu cetak dokumen pribadi ini itu secara fisik dalam lembaran kertas yang sangat mungkin akan terbuang.
Ironisnya lagi dokumen-dokumen pribadi itu diperbanyak lewat alat fotocopy dan setelah tak lagi digunakan, malah dijadikan bungkusan gorengan.
Hal itu bisa terjadi lantaran kesadaran masyarakat terkait betapa pentingnya data pribadi pun sangat minim.
Selama jadi duit, onggokan kertas yang hanya memenuhi sudut ruangan, kenapa tak didayagunakan dengan dikulakan pada para pemungutnya.
