Belakangan ada beberapa pihak yang "menakut-nakuti" bahwa kebangkrutan ekonomi Srilanka bakal menular ke Indonesia.
Bahkan, ada diantaranya yang seolah "berharap" Indonesia mengalami kebangkrutan ekonomi seperti Srilanka, yang akan membuat rakyat marah sehingga  bakal mengguncang stabilitas politik dan keamanan di Indonesia yang pada akhirnya membuat Presiden Jokowi harus turun dari jabatannya, seperti saat Soeharto lengser akibat krisis moneter pada tahun 1998.
Namun, sepertinya harapan para pihak tersebut tak akan kesampaian karena faktanya, jika ditinjau dari sisi ekonomi keadaan Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan Srilanka.
Kondisi ekonomi Srilanka yang disebut sebagai "negara bangkrut" memang cukup menyedihkan. Srilanka gagal membayar utang luar negerinya senilai US$ 51 miliar atau Rp.765 triliun.
Pemerintahnya juga kehabisan cadangan devisa yang menurut sejumlah media bisnis tinggal tersisa US$ 1,6 miliar atau Rp 24 triliun, hanya cukup untuk membiayai impor selama beberapa minggu saja.
Inflasi meroket hingga 50 persen,karena persediaan bahan kebutuhan pokok dan energi menjadj jarang, akibatnya harga jualnya menjadi tinggi.
Sementara utang lain yang masih harus ditanggung Srilanka mencapai US$ 45 miliar atau senilai Rp. 675 triliun.
Rasio utang Srilanka terhadap Product Domestik Bruto (PDB) nya mencapai 106 persen. Di sisi penerimaan negara, Srilanka benar-benar kesulitan men-generate revenue-nya lantaran sektor ekonomi andalannya, pariwisata hancur terhantam Pandemi Covid-19.
Belum habis penderitaan akibat pandemi, situasi geopolitik yang tak kondusif akibat perang Ukraina-Rusia membuat kepedihan ekonomi Srilanka makin dalam.
Harga pangan dan energi naik tak terkendali akibat perang, ekonomi swasta terpuruk akibat pandemi.
Belanja pemerintah Srilanka yang seharusnya menjadi semacam shock absorber ekonomi nasional saat swasta terpuruk, merosot tajam.
