Maskapai flag carrier Tanah Air, Garuda Indonesian Airways akhirnya disepakati untuk diselamatkan.
Uang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 7,5 triliun dengan skema Penyertaan Modal Negara (PMN) bakal digelontorkan kepada perusahaan penerbangan pelat merah tersebut.
Panitia Kerja (Panja) Penyelamatan Garuda Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberi persetujuan pelaksanaan skema penyelamatan Garuda yang diajukan Pemerintah.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir selaku wakil pemerintah benar-benar bertekad keras untuk menyelamatkan salah satu perusahaan yang berada di bawah pengawasannya tersebut.
Padahal  sebelumnya, seperti diungkapkan oleh Wakil Menteri-nya Kartiko Wirjoatmodjo  kondisi keuangan Garuda sangat buruk bahkan ia sempat menyebutkan secara teknis perusahaan yang didirikan tahun 1949 tersebut sudah bangkrut.
Menurut Direktur Utama Garuda, Irfan Syahputra utang mereka per Desember 2021 mencapai Rp. 139 triliun lebih baik sedikit dibanding laporan keuangan Garuda periode sebelumnya.
Seperti diketahui kondisi Garuda Indonesia sekarang yang carut marut itu lantaran tata kelola perusahaan yang buruk dan tidak efesien di masa lalu sehingga menimbulkan permasalahan keuangan.
Mengacu pada keterangan Kementerian BUMN, untuk menyelamatkan Garuda Indonesia Pemerintah telah menyiapkan skema restrukturisasi total secara simultan.
Pertama yang akan dilakukan adalah efesiensi rute penerbangan, fokus awalnya Garuda Indonesia akan mengoptimalkan rute-rute domestik serta mengurangi secara signifikan rute-rute internasional.
Garuda bakal memangkas 133 rute penerbangan dari sebelumnya 273 rute menjadi 140 rute penerbangan premium.
Kedua, Garuda dan anak usahanya Citilink akan mengurangi jumlah dan jenis pesawat dari 202 unit menjadi tinggal 134 pesawat serta memangkas 6 jenis pesawat dari 13 menjadi 7 jenis untuk menyederhanakan operasionalnya.
