PDRB pulau Jawa masih saja akan sangat dominan bagi PDB nasional dengan besaran lebih dari 58 persen.
Terlepas dari kebanggaan akan keberadaan IKN baru bernama Nusantara seperti yang saya lihat disitus resminya IKN.go.id  yang penuh keindahan, kecanggihan dan tata kota-nya yang keren, green smart new metropolis.
Menganggap pemindahan ibukota negara ke wilayah yang ekonominya kurang prima otomatis berkorelasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan daerah yang bersangkutan dan ujungnya menjadi sumber pemerataan pembangunan nasional terlalu berlebihan bahkan mendekati utopia belaka.
Pemerataan kesejahteraan dan pembangunan itu tak serta merta akan ada, hanya karena pusat pemerintah tempat eksekutif berkantor ada di wilayah tersebut.Â
Ada komponen lain yang harus dilengkapi agar kesejahteraan dan pemerataan pembangunan bisa tercapai, seperti misalnya keberadaan pemilik modal atau investor.
Jika iklim investasinya tak diperbaiki, situasi politik terus menerus beriak dan tak ada kepastian hukum yang jelas, mana mau pemilik modal itu menanamkan modalnya di negeri ini.
Jadi intinya, kalau mau pindahin ibukota yah pindahin aja, sepanjang mampu mewujudkannya, syukur-syukur less gesekan politik dan pembiayaannya tak terlalu membebani APBN, tapi jangan menggunakan alasan yang tak masuk akal.
