Saya tak dapat memungkiri bahwa pemindahan Ibukota Negara (IKN) baru adalah sebuah keniscayaan, dan harus diwujudkan. Pasalnya Jakarta sudah terlalu crowded, sesak dengan berbagai aktivitas sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis, intinya Indonesia itu terlalu Jakarta sentris.
Ketika Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pusat pemerintahan akan dipindahkan keluar Jakarta saya cukup gembira, meskipun dalam benak bertanya mungkinkah ini terwujud?
Apalagi ketika dipastikan bahwa IKN baru itu berada di Penajam Passer Utara Kalimantan Timur, karena menurut tim pengkajinya kawasan tersebut paling feasible, ia berada di tengah Indonesia, tak terlalu barat juga tak terlalu ke timur.
Kemudian, dalam hal kebencanaan Kalimantan tak rawan gempa, mengingat Indonesia memang negeri cincin api yang rawan gempa, tetapi Kalimantan merupakan pengecualian.
Secara ekonomi, alasan yang menjiwai betapa pentingnya pemindahan relokasi pusat pemerintahan ini adalah pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang diharapkan akan berujung pada pemerataan ekonomi masyarakat Indonesia.
Dikarenakan saat ini, masih besar kesenjangan pembangunan maupun kemakmuran antara sisi barat dan timur Indonesia, maka pemindahan ibukota diyakini dapat menjadi jalan pintas atas dilema tersebut.
Kendati begitu harapannya, tetapi jika berkaca pada pengalaman, realitasnya tak selalu menyatakan demikian.
Pusat Pemerintahan tak selalu bisa dijadikan tumpuan untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya, karena nature-nya memang tak diharapkan untuk itu. Pusat bisnis lah yang sebenarnya akan menjadi pengungkit utama pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pusat pemerintahan biasanya dibentuk agar jalannya pemerintahan bisa berjalan efektif dan efesien. Sebagai contoh di kawasan Ibukota baru Malaysia, Putra Jaya. Kantor Perdana Menteri itu dikelilingi oleh gedung-gedung kementerian dengan dengan akses jalan yang cukup lebar, yang memungkinkan pergerakan para pegawai pemerintahan efektif dan efesien dalam melakukan koordinasi untuk tugas-tugas negara.
Menurut studi yang dilakukan oleh Bappenas, andai IKN baru sudah jadi, dan pemerintahan Indonesia telah beroperasi dari Kalimantan Timur Share Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim hanya naik 0,3 persen saja menjadi 8,8 persen dibandingkan saat ini sebelum menjadi Pusat Pemerintahan Indonesia yang sebesar 8,5 persen dari keseluruhan PDB Indonesia.
Artinya dengan segala keribetan, mulai dari sisi sosial, politik dan besaran biayanya, sepertinya narasi IKN baru akan berperan penting terhadap pemerataan pembangunan nasional sedikit terbantahkan.
