Mohon tunggu...
Efwe
Efwe Mohon Tunggu... Administrasi - Officer yang Menulis

Penikmat Aksara, Ekonomi, Politik, dan Budaya

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Ibu Kota Baru, New Smart Metropolis yang Sebagian Besar Dibiayai APBN

18 Januari 2022   14:26 Diperbarui: 18 Januari 2022   15:43 291 24 2
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun

Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Ibukota negara baru (IKN) bukan sekedar kota yang diisi dengan gedung-gedung pemerintahan. Tetapi akan membangun sebuah kota metropolis baru yang smart.

"Kita ingin membangun sebuah new smart metropolis yang mampu menjadi magnet, menjadi global talent magnet, menjadi pusat inovasi,"kata Jokowi seperti dilansir Kompas.com. Senin (7/01/22).

Tentu saja Ibukota baru yang efesien, berwawasan hijau, dan bersahabat dengan digital native adalah sebuah impian yang suatu saat harus diwujudkan.

Namun demikian, bukan perkara mudah untuk mewujudkan ibukota baru dalam bentuk seperti itu, butuh anggaran masif dan keribetan yang luar biasa.

Tulisan ini hanya akan menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pelaksanaannya, tak ada urusannya dengan pro dan kontra yang kini menjadi ramai kembali setelah Rancangan Undang-Undang yang akan menjadi dasar pemindahan dan pembangunan IKN bakal disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR, hari ini Selasa (18/01/22).

Di awal rencana ini digulirkan pada tahun 2019, Jokowi seperti dilansir hampir seluruh media menegaskan bahwa hanya sebagian kecil saja anggaran pemindahan dan pembangunan ibukota baru yang akan diambil dari APBN.

"Saya sampaikan kepada Menteri Keuangan, bahwa kami tidak berharap membebani APBN" ujar Jokowi saat itu.

Lebih jelasnya lagi, Jokowi menekankan bahwa dari seluruh anggaran yang saat itu sekitar Rp 466 trilium hanya seperlimanya yang akan menggunakan APBN.

"Yang dari APBN nantinya hanya 19 persen" ujarnya.

Jika mengacu pada persentase tersebut, maka anggaran dari APBN berkisar Rp.88 triliun untuk memindahkan ibukota ke kawasan Penajam Passer Utara Kalimantan Timur.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas saat itu Bambang Brodjonegoro memastikan penggunaan APBN tak akan mempengaruhi kondisi keuangan negara lantaran porsi pembiayaannya lebih kecil dari yang diprediksi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan