Bayangkan sebuah isu dalam hal ini tes PCR dan Antigen, kebijakannya berubah-rubah dalam hitungan hari dan satu sama lain bertolak belakang, isuk dele sore tempe.
Berubah-ubahnya aturan ini, membuat masyarakat bingung, sebenarnya dalam membuat sebuah kebijakan pemerintah tak melakukan kajian yang mendalam terlebih dahulu?
Enak banget yah, bikin kebijakan yang dituangkan dalam surat edaran atau apapun lah itu, lantas dengan santainya diumumkan, ketika mendapati reaksi masyarakat tak setuju dan marah, rubah lagi kebijakan itu, balik lagi ke aturan sebelumnya.
Model pemerintahan macam apa kaya gitu?
Peraturan RT aja kelihatannya lebih ajeg dibandingkan aturan tentang tes-tes-an begini.
Kalau pemerintah ini yakin dan sudah berdasarkan kajian yang dalam dan validitasnya bisa dipertanggungjawabkan seharusnya tekanan apapun dari masyarakat ya jalan saja.
Tapi kan ini tidak, kelihatan banget gagapnya, ditekan tiba-tiba dalam hitungan hari aturan dirubah lagi.
Pun demikian dengan harga tes PCR dan ini yang paling parah, dalam kegelapan informasi tiba-tiba masyarakat dikenakan biaya oleh para pelaku bisnis kesehatan untuk melakukan tes PCR dalam rangka memenuhi kebutuhan pribadi harganya diatas Rp 1 juta bahkan ada yang pernah hingga diatas Rp 4 juta.
Kemudian karena liarnya harga tes PCR ini menimbulkan protes masyarakat, pemerintah mematok HET tes PCR menjadi Rp.900 ribu.
Eh diprotes lagi, beberapa bulan kemudian diturunkan lagi HET-nya hampir setengahnya menjadi berkisar antara Rp.490 ribu-Rp.550 ribu.
Diprotes lagi dalam waktu 3 hari, diturunkan kembali HET-nya oleh pemerintah dengan besaran hampir setengahnya lagi menjadi Rp.290 ribu-Rp.300 ribu.
