Terus apa bedanya dengan penundaan Pemilu Pilkada 2022 dan 2023 menjadi tahun 2024, ingat akan ada 272 kepala daerah yang masa jabatannya habis dan harus diganti dengan Plt atau penjabat, yang kata Tito tadi kewenangannya terbatas.
Aneh kan?
Semua pihak berpolitik seolah-olah untuk kepentingan rakyat padahal intinya sih untuk kepentingan diri dan kelompoknya sendiri.
Konon katanya menurut sejumlah pengamat politik, bahwa tarik ulur revisi UU Pemilu ini berkaitan erat dengan politik kekuasaan pemilihan presiden 2024.
Para kepala daerah yang memiliki panggung politik saat ia memerintah daerahnya, akan kehilangan panggungnya saat mereka tak lagi memegang jabatan.
Sebut saja misalnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan habis masa jabatannya tahun 2023, atau Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo  yang berakhir masa jabatannya pada tahun yang sama.
Jangan lupa Kang Emil Gubernur Jawa Barat yang juga akan menjabat hingga 2023. Ketiganya memiliki elektabilitas tinggi untuk menjadi calon Presiden 2024 dalam berbagai survey yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survey yang kredibel.
Mungkin ada harapan dari yang menolak RUU Pemilu sehingga Pilkada itu ditunda, elektabilitas mereka akan turun karena panggungnya hilang.
Dan ini menjadi keuntungan bagi mereka yang berniat mencalonkan capres lain diluar ketiga orang tersebut.
Di pihak lain para pendukung revisi RUU Pemilu terutama PKS tak rela calon jagoannya di Pilpres 2024 yang akan datang kehilangan panggungnya agar namanya tetap bisa moncer.
Namun semua itu masih dugaan dan asumsi saja, karena seperti yang saya tulis di 3 paragraf pembuka diatas yang terlihat dipermukaan belum tentu yang sebenarnya terjadi.
