Apalagi suara PAN di Parlemen juga tak terlalu signifikan hanya 44 kursi saja.Â
Jangan-jangan masuknya PAN ke dalam koalisi akan membuat gerak pemerintah dalam bermanuver meniti berbagai masalah menjadi bertambah lamban akibat komposisi koalisi yang bertambah gemuk.
Masuknya PAN ke dalam koalisi pemerintah, tentu saja biasanya diganjar dengan kursi kabinet atau jabatan tertentu dilingkup pemerintahan.
Sesuatu yang jika personalia yang ditempatkannya tidak tepat, bakal menimbulkan kegaduhan tidak perlu ditengah kesibukan pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19.
Melansir Tempo.Co, konon katanya pemerintah Jokowi akan menawarkan posisi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) atau Menteri Perhubungan kepada PAN.
Meskipun isyu ini belum dikonfirmasi langsung oleh pihak Istana, tapi jika hal itu terjadi, Â situasi politik bakal beriak, mengingat Menko PMK sekarang Muhadjir Effendi dianggap sebagai perwakilan Muhammadiyah.
Jadi sebenarnya menurut saya sih, masuknya PAN ke dalam koalisi pemerintah tak terlalu menguntungkan bagi Pemerintahan Jokowi, meskipun ada pengaruh tapi tidak signifikan.
Apalagi rekam jejak PAN di periode sebelumnya yang masuk dalam koalisi dan memiliki wakil di Kabinet tetapi dalam saat bersamaan para politisi PAN lain menggebuki kebijakan Jokowi, seperti bermain dua kaki.
