Masuk akal juga pendapat ini, jika Jokowi akan mencalonkan diri lagi di tahun 2024, tetapi faktanya sampai saat ini hal itu tidak dimungkinkan karena Undang -Undang Dasar 1945 hasil amandemen terkait masa jabatan presiden membatasi 2 kali periode saja.
Selain itu, koalisi partai politik untuk 2024 dengan melihat dinamika yang terjadi belakangan bukan tidak mungkin akan berubah sama sekali.
Pendapat lain terkait bergabungnya PAN ke dalam koalisi pemerintah adalah dalam rangka untuk memuluskan proses amandemen UUD 1945 untuk ke-5 kalinya.
Salah satu poin amandemen yang santer dan tengah serius dibicarakan adalah memfungsikan kembali Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR) dalam membentuk haluan pembangunan negara untuk menentukan arah pembangunan Indonesia secara berkesenimbangun, layaknya Garis -Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada masa Orde Baru.
Harapannya, dengan haluan negara tersebut kebijakan setiap presiden yang berganti tak serta merta mengubah secara ekstrem arah pembangunan nasional.
Sampai di sini, jika amandemen UUD 1945 jadi dilakukan cukup baik dan sangat masuk akal meskipun pro kontra keberadaan haluan negara tersebut masih terjadi di tengah masyarakat.
Akan menjadi masalah besar andai amandemen tersebut menjadi liar dan menyasar perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode misalnya.
Turbulensi politik sudah hampir dapat dipastikan akan terjadi, meskipun di Parlemen koalisi pemerintah sangat kuat tak tertahankan, yang terjadi akan muncul aksi-akai ekstra parlementer.
Masyarakat besar kemungkinannya untuk turun ke jalan menentang amandemen UUD 1945 tersebut.
Meskipun secara pribadi saya sangat yakin Jokowi tak akan mau menyetujui amandemen terkait perpanjangan periode kepresidenannya seperti berkali-kali yang ia ucapkan, tapi politik tetap saja politik segala kemungkinan masih bisa terjadi.
Masuknya PAN ke dalam koalisi tak akan mampu mengubah apapun terkait masalah ini. Karena pada dasarnya jika kita mengamati konstelasi politik kebijakan belakangan, faktor suara netizen di media sosial menjadi salah satu penentu dibandingkan suara mereka di DPR.
