Kabar ajakan demo serentak bertajuk "Jokowi End Game" diberbagai platform media sosial dengan maksud untuk mengakhiri kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia menyentak hati.
Aksi massa berlatar penolakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat rencananya akan berlangsung Sabtu 24 Juli 2021, mereka akan melakukan long march dari Glodok menuju Istana Negara.
Mereka yang mengajak aksi massa ini, mencatut nama-nama perusahaan yang dianggap mewakili para pekerja informal seperti Gojek, Grab, dan ShoppeFood.
Padahal ketiga perusahaan beserta para mitra pengemudi yang bernaung dibawahnya menolak disangkutpautkan dengan aksi tersebut.
Pihak ShoppeFood seperti dilansir Kompas.Com dengan tegas menyatakan bahwa logonya yang ada dalam poster aksi tersebut telah disalahgunakan tanpa sepengetahuan perusahaan.
"ShopeeFood memastikan bahwa hal ini adalah pencatutan nama dan merupakan hoax," kata Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira, Jumat (23/07/21).
Rupanya syahwat politik sebagian kecil pihak sepertinya sudah tak tertahankan, dengan menunggangi pengendalian pandemi Covid-19 para petualang politik sibuk menghasut masyarakat alih-alih ikut berjuang untuk melepaskan diri dari dekapan virus laknat yang mengangkangi dunia.
Namun demikian, dalam kalkulasi politik yang ada saat ini hampir mustahil aksi massa ini akan mampu menumbangkan kepemimpinan Jokowi.
Militer,Kepolisian, dan parlemen masih berdiri kuat mendukung  pemerintahan Jokowi. Meskipun tetap saja harus diwaspadai lantaran jika provokasi seperti ini dibiarkan paling tidak bisa menimbulkan kegaduhan dan mengganggu agenda pengendalian pandemi Covid-19.
Memang upaya pemerintah Jokowi dalam menangani pandemi masih jauh dari sempurna, PPKM Darurat yang kemudian berganti istilah menjadi PPKM "leveling" membuat perekonomian masyarakat terutama bagi mereka yang berusaha disektor informal kocar-kacir.
Tapi itulah tindakan yang harus diambil pemerintah untuk menghambat penularan Covid-19, keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi hukum tertinggi yang harus dipilih dalam kondisi pandemi seperti saat ini.
