Sungguh sangat masygul ketika mendapati kabar bahwa Pemerintah Indonesia membuka opsi vaksinasi Covid-19 berbayar untuk individu melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 19 tahun 2021 ditengah memuncaknya pandemi dihampir seluruh wilayah Indonesia.
Kimia Farma Badan Usaha Milik Negara ditugaskan oleh pemerintah menjadi operator vaksinasi berbayar ini, harganya kurang lebih Rp.900 ribu untuk satu paket vaksinasi 2 kali suntik dengan menggunakan vaksin yang berasal dari program vaksin gotong royong.
Tujuan pemerintah membuka opsi vaksinasi berbayar ini untuk mempercepat tercapainya kekebalan komunal atau herd immunity sehingga Indonesia bisa segera terbebas dari pandemi Covid-19
Terlihat mulia sih tujuannya, apalagi program ini memberi kesempatan bagi siapapun untuk bisa mengakses vaksin tanpa harus cape antri dan terhindar dari kerumunan seperti ketika kita antre di sentra-sentra vaksinasi gratis.
Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan berujar ini cuma memberi opsi tambahan saja, jika tak diminati pun ya ga papa katanya.
Eit, tunggu dulu kenapa harus ada opsi tambahan? Jika vaksinasi gratis yang selama ini dilaksanakan pemerintah sudah mudah diakses seluruh masyarakat Indonesia.
Jika memang masalahnya akses terhadap vaksin sulit, ya permudah dong administrasi sehingga mudah diakses dan perbaiki pula sistem suplly chain serta jalur distribusinya sehingga mudah diakses sampai pelosok-pelosok sana.
Jika antrian panjang  sehingga menimbulkan kerumunan menjadi masalahnya, perbaiki dong teknis pelaksanaan vaksinasinya.Â
Bukan membuka opsi vaksinasi berbayar. Itu mah nggak nyambung, kaya semangka berdaun sirih.
Kecuali memang tujuannya untuk menjual vaksin yang kadung sudah dipesan untuk kebutuhan komersial sekaligus mencari rente.
Apakah karena rente ini, seolah mereka yang menginisiasi opsi vaksin beebayar ini lupa bahwa Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 adalah barang publik milik global yang aksesnya harus berkeadilan bukan untuk mencari rente.
