Penyelenggaran  balap mobil listrik  formula e di Jakarta tak henti-hentinya menuai kontroversi. Kali ini sejumlah media daring nasional mengutip laman resmi FIA Formula E mengabarkan bahwa  Jakarta tak masuk dalam kalender rangkaian penyelenggaraan formula e musim balapan  2022.
Ini untuk kedua kalinya, sebelumnya pada musim 2021 nama Jakarta Indonesia pun tak masuk sebagai salah satu penyelenggara Kejuaraan Dunia Formula E.
Padahal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah bersepakat dengan FIA Formula E untuk menjadikan Jakarta sebagai salah satu  tuan rumah ajang balapan mobil listrik ini.
Bahkan Pemprov DKI telah mengeluarkan uang tak kurang dari Rp.983,31 milyar untuk gawe ini. Dan itu uang semua, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2019 lalu.
Inilah yang kemudian dipermasalahkan banyak pihak termasuk oleh DPRD DKI Jakarta, Â apalagi di tengah pandemi Covid-19.
Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat seperti penanggulangan dan penanganan Covid-19 malah digunakan untuk hal yang kurang esensial
Untuk itulah kemudian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jakarta melakukan audit komprehensif terkait pendanaan balapan formula e ini.
Menurut sejumlah sumber referensi yang saya dapatkan, Audit BPK tersebut menemukan bahwa Pemprov DKI tahun anggaran 2019-2020 melalui APBD telah mengeluarkan dana nyaris Rp 1 triliun atau sebesar 53 juta Poundsterling untuk urusan balap ini.
Rinciannya, anggaran yang dibayarkan pada 2019 senilai 21 juta Poundsterling atau setara Rp.360 milyar. Lalu, pada tahun anggaran 2020 Pemprov DKI kembali membayarkan 11 juta Poundsterling atau senilai Rp. 200,31 milyar dan bank garansi sebesar 22 juta Poundsterling atau setara dengan Rp. 423 milyar.
Ketika persiapan penyelenggaraan tengah dilakukan, seperti kita bersama rasakan dan saksikan, tiba-tiba pandemi Covid-19 melanda dunia pada awal 2020.
Alhasil ajang balap formula e season pertama pada tahun tersebut ditunda oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.Â
