Mohon tunggu...
Efwe
Efwe Mohon Tunggu... Administrasi - Officer yang Menulis

Penikmat Aksara, Ekonomi, Politik, dan Budaya

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Polemik PPN Sembako dan Pendidikan, Potret Buram Komunikasi Pemerintah yang Buruk

14 Juni 2021   13:31 Diperbarui: 14 Juni 2021   13:51 246
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sistem perpajakan adalah konsep yang bersifat sustainable. Seperti diungkapkan Yustinus RUU KUP ini nantinya akan membuat pajak lebih berkeadilan dengan kebijakan multitarif.

Jadi nantinya PPN yang dikenakan tak gebyah uyah, untuk sembako misalnya beras impor dari Jepang yaang berharga mahal yang biasanya dikonsumsi orang kaya akan dikenakan PPN sementara beras yang dikonsumsi masyarakat kebanyakan tak akan kena PPN.

Daging Wagyu yang supermahal bakal kena PPN sementara daging sapi biasa apalagi produk dalam negeri tak terkena PPN.

Pun demikian dengan pendidikan, sekolah swasta yang supermahal bakal dikenai PPN, sementara sekolah negeri dan swasta biasa PPN nya 0 persen.

Teknisnya memang belum jelas benar lantaran biasanya untuk pelaksanaannya akan diatur oleh aturan turunannya.

Nah, tapi harus diingat aturan atau kebijakan sebaik apapun, jika tak dikomunikasikan dengan baik kepada para pemangku kepentingan sudah hampir dapat dipastikan hasilnya juga tak akan baik yang sangat mungkin disalahpahami.

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, dengan tujuan untuk memberitahukan sesuatu hal,  yang memungkinkan pihak tersebut memahami, mengubah sikap atau perilaku pihak tersebut.

Penyampaian informasinya bisa secara verbal dan non-verbal dengan menggunakan media tertentu atau secara langsung.

Sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan jika tak dikomunikasikan dan disosialisasikan secara baik, komprehensif, dan jelas hasilnya tak akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Apalagi dalam era demokrasi seperti saat ini, komunikasi menjadi sangat penting. Ketika ada missing link ditengahnya sangat mungkin kebijakan yang mestinya berdampak bagus bagi masyarakat diputarbalikan isunya.

Demokrasi menuntut komunikasi yang efektif dan efesien karena prinsipnya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat sehingga penting bagi pemerintah dalam sistem demokrasi mengkomunikasikan segala kebijakan yang akan dikeluarkan kepada rakyatnya maupun kepada wakil rakyat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun