Mohon tunggu...
Fery. W
Fery. W Mohon Tunggu... Analyst

Penikmat Aksara, Ekonomi, Politik, dan Budaya

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Setelah Menjadi Ketum Demokrat, Moeldoko Lebih Baik Mundur dari KSP

6 Maret 2021   07:45 Diperbarui: 6 Maret 2021   09:26 870 27 4 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Setelah Menjadi Ketum Demokrat, Moeldoko Lebih Baik Mundur dari KSP
Tribunnews.com

Seperti yang saya duga, Partai Demokrat benar-benar pecah terbelah menjadi dua kubu sesaat setelah Kongres Luar Biasa "Partai Demokrat Tandingan" di Sibolangit Deli Serdang Sumatera Utara menetapkan Ketua Umumnya yang baru Jendral TNI Purnawirawan Moeldoko.

Dan menurut Moeldoko KLB yang memilih dirinya secara aklamasi tersebut konstitusional.

Namun fakta ini kemudian disanggah oleh kubu Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umumnya Mayor TNI Purnawirawan Agus Harimurty Yudhoyono (AHY). Dengan menyebut KLB Demokrat di Sibolangit merupakan KLB Ilegal dan abal-abal.

Karena mereka sangat yakin bahwa KLB tersebut tak sesuai AD/ART partai, dengan alasan  KLB  hanya bisa dilaksanakan atas persetujuan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saat ini diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau atas persetujuan 2/3 pemilik suara di DPD/DPC Demokrat.

Dalam situasi seperti ini  saling klaim siapa yang paling benar menjadi sebuah keniscayaan. Kecap kan selalu diakui pemiliknya sebagai nomor 1.

Terlepas dari saling klaim tersebut, buat saya sungguh sangat ironis ketika seorang Kepala Staf Presiden seperti Moeldoko yang berada di ring utama kekuasaan dan bisa disebut merupakan orang dekat Presiden Jokowi harus terlibat secara gamblang dalam konflik "internal" Partai Demokrat.

Mengapa ironis, lantaran tindakan Moeldoko kali ini alih-alih meringankan beban pekerjaan Presiden Jokowi  ia malah sangat berpotensi menambah beban politik Jokowi selaku Presiden dan Pemerintahannya saat ini secara keseluruhan.

Andai pun seperti yang ia klaim sebelumnya bahwa tindakannya ini sama sekali tak ada hubungannya dengan Jokowi dan Pemerintahannya lantaran seratus persen atas nama pribadi, tapi diakui atau tidak jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden melekat dalam segala kegiatan Moeldoko sehari-hari, termasuk melakukan "hostile takeover" terhadap PD.

Apakah jika Moeldoko tak menjadI KSP, ia akan memiliki kekuatan untuk menggoyang Demokrat dan dipilih menjadi Ketum PD untuk dijadikan cantolan oleh para pendukung KLB yang tak puas akan situasi PD saat ini?

Saya rasa tidak mungkin Moeldoko dipilih sebagai pribadi an sich, ia dipilih karena merupakan individu  yang berada di ring utama kekuasaan.

Makanya tak heran kemudian kubu PD AHY mengaitkan dan mulai melakukan serangan verbal kepada Jokowi dan Pemerintahannya. Dan hal ini bakal membawa  Jokowi dan pemerintahaannya dalam posisi sulit.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN