Apa sih di negeri ini yang tak menjadi kontroversi, hampir seluruh isu atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selalu diiringi polemik yang berujung kegaduhan.
Penganugerahan Bintang Mahaputra yang lazim dilaksanakan saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus dan diberikan kepada orang-orang yang dianggap berjasa bagi negeri ini, pun menjadi kontroversi setelah salah dua  yang menerimanya merupakan pihak yang selama ini kerap mengkritik pemerintah.
Ya, Fahri Hamzah Wakil Ketua Umum Partai Gelora dan Fadli Zon Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, keduanya dikabarkan akan dianugerahi Bintang Mahaputra Nararya.
Banyak pihak kemudian mempertanyakan kok orang yang terus menerus mengkritik pemerintah, oleh Presiden Jokowi malah dianugerahi tanda jasa yang bobotnya sangat tinggi.
Memang salahnya dimana, jika memang berhak dan memenuhi syarat-syarat? Apakah hanya orang-orang yang memuji-muji pemerintah yang layak mendapatkan anugerah tanda jasa tersebut?
Asal tahu saja Anugerah Bintang Mahaputera Nararya yang akan diberikan kepada Fahri Hamzah dan Fadli Zon itu merupakan penghargaan atas jasa-jasanya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Republik Indonesia periode 2014-2019.
Setiap orang yang pernah menjadi jajaran pimpinan DPR-RI, berhak mendapatkan tanda jasa tersebut. Jadi ini tak ada hubungannya dengannya mengkritik atau memuji pemerintah, mendukung atau bertentangan dengan pemerintah.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Poilitik, Hukum, dan Keamanan, Prof Mahfud. MD, lewat akun Twitter miliknya @MohMahfudMD ia menerangkan bahwa anugerah Bintang Mahaputera yang akan disematkan oleh Presiden Jokowi tersebut sudah sesuai aturan tentang pemberian penghargaan bagi orang yang dianggap berjasa.
"Bisa dijelaskan bahwa pemberian Bintang Mahaputra kepada Fadli Zon dan Fahri Hamzah  sesuai dengan peraturan yang berlaku"Â
Aturan ini mengacu pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 tentang Tanda Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan.
Nah, Bintang tanda jasa yang akan diberikan kepada duo F ini menurut Mahfud MD sama halnya dengan tanda jasa untuk mereka yang pernah menjadi pimpinan Lembaga Tinggi Negara, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
Artinya setiap orang yang pernah menjabat pimpinan lembaga negara berhak mendapatkan tanda jasa tersebut sepanjang ketika mereka menjabat tak melakukan perbuatan yang melanggar hukum terkait jabatannya dan dalam kehidupan sosialnya.
Seperti Akil Muchtar pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, ia sebenarnya berhak memperoleh bintang jasa tersebut.
