Mohon tunggu...
Efwe
Efwe Mohon Tunggu... Administrasi - Officer yang Menulis

Penikmat Aksara, Ekonomi, Politik, dan Budaya

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Jokowi, Gibran, dan Politik Dinasti, Legal but Not Ethic?

20 Juli 2020   08:39 Diperbarui: 21 Juli 2020   10:35 3290
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan kepada wartawan saat berada di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (17/7/2020). Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa resmi mendapat rekomendasi PDI Perjuangan untuk maju sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo pada Pilkada serentak Desember mendatang. (Sumber Foto: ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHA)

Apalagi nanti, andai Gibran terpilih memenangkan Pilkada, kemudian dalam perjalanannya ada masalah, sudah hampir dapat dipastikan nama Jokowi akan terseret pula, potensi itu ada walau kita semua tak menghendaki itu terjadi.

Presiden akan berada di posisi sulit, conflict of interest hampir pasti ada. Memang tampak Gibran bersusah payah mencapai posisi sebagai Cawalkot yang diusung oleh hampir seluruh partai, tapi banyak pihak sudah memperkirakan dari awal Gibran bakal dipilih dan diusung, karena ada Ayahnya, Jokowi.

Jokowi kemudian menjadi pergunjingan bahwa ia saat ini tengah membangun dinasti politik, walaupun dengan tegas ia menolak dikatakan demikian.

Seperti dilansir BBC.Com dalam wawancaranya dengan Jokowi beberapa waktu lalu.

"Dinasti politik itu kalau kita menunjuk anggota keluarga kita untuk menjabat. Misalnya saya menunjuk anak saya jadi menteri, tapi kalau seorang keluarga, anak, misalnya, mendaftarkan diri, berpartisipasi dalam pilkada, yang menentukan rakyat bukan Jokowi," kata Jokowi.

Sebenarnya apa sih dinasti politik itu? Ada beragam definisi terkait hal ini. Namun pada dasarnya dinasti politik merupakan kekuatan politik yang melibatkan suatu kelompok yang memiliki kekerabatan yang mendominasi kekuasaan.

Di Indonesia ada 3 jenis dinasti politik, pertama jenis regenerasi yakni satu keluarga memegang kekuasaan terus menerus dari satu ke keturunan yang lain.

Kedua, jenis lintas jabatan, satu keluarga memiliki jabatan di eksekutif dan legislatif. Ketiga, jenis lintas daerah, satu keluarga menguasai jabatan strategis di suatu wilayah yang sama.

Hal ini dimungkinkan karena sistem dan regulasi, lewat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan berbagai UU lain terkait Otonomi Daerah lainnya seperti memberi celah untk terbangunnya dinasti politik.

Selain itu jika kita mengacu pada pendapat dari seorang Profesor ilmu Ekonomi Politik dari University of California at Berkeley Amerika Serikat, Ernesto Dal Bo,

"Dinasti politik memunculkan kekhawatiran adanya ketidak setaraan dalam penyebaran kekuatan politik dan mencerminkan tidak sempurnanya demokrasi"

Karena faktanya, calon yang berasal dari dinasti politik memiliki keunggulan dari sumber dayanya secara moril dan materil, jaringan elit politik, dan kekuasaan yang mendorong pemilih untuk memilihnya.

Dalam banyak penelitian yang dilakukan, memang dinasti politik tak berkorelasi langsung terhadap kesejahteraan penduduk di wilayahnya artinya tak menambah jumlah kemiskinan dan tak membuat masyarakat bertambah sejahtera, hanya karena yang memerintah mereka anggota keluarga politik dinasti.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun