Mohon tunggu...
Fery. W
Fery. W Mohon Tunggu... Analyst

Penikmat Aksara, Ekonomi, Politik, dan Budaya

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Jokowi, Gibran, dan Politik Dinasti, Legal but Not Ethic?

20 Juli 2020   08:39 Diperbarui: 21 Juli 2020   10:35 3129 56 11 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Jokowi, Gibran, dan Politik Dinasti, Legal but Not Ethic?
Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan kepada wartawan saat berada di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (17/7/2020). Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa resmi mendapat rekomendasi PDI Perjuangan untuk maju sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo pada Pilkada serentak Desember mendatang. (Sumber Foto: ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHA)

Politik dinasti sebetulnya bukan barang baru dalam eksosistem politik Indonesia bahkan dunia. Ramai kembali menjadi perbincangan publik karena Putra Sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 menjadi calon Walikota  Solo untuk Periode 2020-2025 yang diusung oleh hampir seluruh partai politik yang ada di Indonesia.

Politik dinasti memang selalu menarik buat di komentari karena sangat tricky. Tak ada satu pun aturan legal yang diterabas oleh laku politik ini, namun dalam waktu bersamaan banyak pula pihak yang beranggapan bahwa laku politik ini tak memiki etika.

Padahal menurut Socrates seorang Filsuf besar dari Yunani, Batasan etika itu jauh di atas hukum. Jika hukum berdalih soal melanggar atau tidak sebuah aturan/hukum.

Etika jauh diatas itu, etika berbicara masalah kepantasan. Orang yang taat hukum bisa saja dia tak beretika, tapi orang yang beretika sudah dapat dipastikan akan taat hukum.

Tuntutan menghormati etika ini merupakan tuntutan sosial bagi semua orang, terlebih bagi para public figure, tokoh masyarakat, apalagi pejabat negara.

Orang yang menghormati dan menjalankan etika akan terhormat dan dihormati oramg lain, baik kawan maupun lawan.

Dalam konteks majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu calon Walikota Solo dalam kontestasi politik Pilkada, secara hukum atau aturan tak ada satu pun yang dilanggar.

Semua sepakat sebagai warga negara Indonesia Gibran hak politiknya untuk memilih dan dipilih itu dijamin negara. 

Ia memiliki kemampuan secara moril maupun materil, masih muda, punya usaha yang cukup maju, rekam jejaknya baik tak pernah bermasalah secara hukum, singkatnya Gibran itu oke dan sangat pantas menjadi calon Walikota dimanapun.

Tapi ya itu tadi, belum apa-apa sudah menjadi polemik, pergunjingan dan bahkan bullying terjadi dimana-mana terutama di media sosial baik terhadap Gibran maupun Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Karena ada perkara etika disini.

Dan jelas ini mengurangi marwah Lembaga Kepresiden sebuah institusi eksekutif tertinggi dari sebuah negara, yang sebetulnya bisa dihindari.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
VIDEO PILIHAN