Dilansir liputan6.com, Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, mengatakan bahwa rapid test atau test cepat pemeriksaan virus corona di prioritaskan bagi mereka yang memiliki riwayat kontak dengan orang yang telah dinyatakan positif.
Itu aturannya, siapapun yang pernah berkontak dengan orang yang diyatakan positif Covid-19, termasuk di dalamnya Dokter dan Perawat serta keluarga orang positif Covid-19, berhak mendapatkan prioritas melakukan rapid test virus corona.
Aturan ini rupanya tak berlaku bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terhormat, meskipun ia tak pernah berkontak langsung dengan orang positif Covid-19 Â mereka dan keluarganya merasa dirinya harus diprioritaskan.
Menjadi pejabat di Indonesia itu sepertinya merupakan sebuah privilege, keistimewaan selalu mereka dapatkan, alih-alih melayani rakyat malah dilayani.
Alasan mereka harus didahulukan melakukan rapid test pemeriksaan virus corona karena mereka baru saja habis melakukan banyak perjalanan dalam rangka reses, sehingga memiliki potensi terpapar virus corona.
Jika begitu alasannya, sebenarnya yang lebih berhak mendapatkan prioritas adalah para penumpang Commuter line dan para buruh yang berjibaku untuk menopang hidupnya.Â
Mereka berdesakan nyaris saling nempel satu sama lain setiap hari, tak mengindahkan apa yang digaungkan oleh pemerintah tentang Social distance, mereka lah yang nyata potensial terpapar Covid-19.
Bukan anggota DPR yang pastinya saat melakukan perjalanan reses dapat melakukan social distancing dengan lebih baik, karena memakai kendaraan pribadi yang nyaman, tempat menginap yang kelasnya hotel berbintang, dan asupan makanannya pun pasti bergizi.
Namun hanya karena dia elite politik di Indonesia, dengan egoismenya mereka merasa harus diprioritaskan.Â
Apalagi ketika mereka, seperti disebutkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, anggota  DPR urunan menggunakan dana pribadinya untuk mengimpor langsung alat rapid test itu dari Wuhan China.
"Pembelian rapid test itu bukan dengan dana pemerintah atau APBN, tapi patungan dari kawan-kawan anggota DPR," kata Dasco, Jumat (20/3/2020). Seperti yang dilansir oleh laman Bisnis.Com.
