Pemerintah rupanya akan terus menguji ketahanan rakyatnya dalam menghadapi kenaikan berbagai kebutuhannya. Setelah iuran BPJS Kesehatan dinaikan bagi para peserta mandiri dengan besaran yang cukup fantastis, ya dua kali lipat.Â
Tadinya masyarakat berharap akan ada revisi besaran kenaikan, namun rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan(PMK), Muhadjir Effendi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Terawan Putranto dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris akhirnya memutuskan bahwa besaran kenaikan iuran yang harus dibayarkan peserta mandiri tetap dua kali lipat untuk peserta kelas I dan II serta 40 persen untuk kelas III.
Dalam waktu yang bersamaan cukai rokok pun akan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 23 persen, yang akan berpengaruh terhadap kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 35 persen.
Kenaikan cukai diharapkan akan mampu menambah pemasukan bagi negara, mengatur industri tembakau melalui politik anggaran dan mengurangi konsumsi rokok oleh masyarakat.
Cukai baru akan mulai berjalan mulai 1 Februari 2020, artinya sebagaian besar produk rokok akan menempalkan cukai baru dalam kemasannya mulai tanggal tersebut.
Dengan aturan cukai baru tersebut, para penikmat asap tembakau harus menyisihkan uangnya lebih banyak 35 persen hingga 40 persen di banding sebelumnya.
Kenaikan berbagai harga rokok ini dianggap oleh pelaku industri terlalu besar, dan efeknya terhadap inflasi pun akan lumayan besar.
Tahun 2019 Â lalu saja menurut Biro Pusat Statistik (BPS) harga rokok kretek filter menjadi penyumbang inflasi tertinggi keenam dengan andil 0,06 persen.
Artinya sumbangan kenaikan HJE rokok terhadap inflasi lumayan besar. Jika dibandingkan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan kenaikan HJE rokok pengaruhnya terhadap inflasi secara keseluruhan lebih besar.
Untungnya pemerintah memunda pencabutan subsidi energi listrik bagi kategori Rumah Tangga Mampu  (RTM) 900VA, yang akan menaikan tarif listrik untuk  sekitar 22 juta pelanggan.
Jika tak ditunda daya beli masyarakat akan merosot dan inflasi pun dipastikan akan lebih tinggi lagi.
Oh iya tarif tol di banyak ruas pun mengalami kenaikan, masyarakat benar-benar seperti ditekan pemerintah dengan berbagai kenaikan tarif.
Eh belum aempat masyarakat menemukan titik equilibriun baru dalam mengelola keuangan keluarga akibat kenaikan yang bertubi-tubi.
Pemerintah sudah siap-siap memberi beban baru dengan mencabut subsidi  Gas LPG berukuran 3 Kg mulai semester II 2020 ini.
Alasannya agar subsidi yang diberikan menjadi tepat sasaran, begitu yang diucapkan oleh Direktur Jenderal  Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Djoko Siswanto.
"LPG ini tantangan kita di 2020, secara prinsip sektor terkait setuju LPG 3 kilogram secara tertutup hanya untuk masyarakat yang berhak. Ini persiapan subsidi langsung pada masyarakat, mudah-mudahan tahun ini pertengahan tahun bisa diterapkan," kata Djoko, di kantornya, Selasa (14/01/2020). Seperti yang saya kutip dari CNBCIndonesia.com.
Saat ini mereka dalam proses mendata  warga miskin dan mempersiapkan skema pemberian subsidi yang tepat.
Saat ini  LPG  Melon 3 Kg yang disalurkan kemasyarakat sebesar 6,9 juta ton per tahun. Untuk tahun 2019 lalu subsidi yang dikeluarkan pemerintah senilai Rp 75,22 triliun.
Dengan dicabutnya subsidi tersebut pemerintah berpotensi menghemat biaya subsidi berkisar diangka Rp 58 triliun.
Jika kita berkata dengan angka-angka memang keuangan negara akan sangat sehat jika subsidi diberikan seminimal mungkin. Tapi pemerintah juga harus ingat tujuan bernegara itu agar masyarakat sejahtera adil dan makmur tak kurang suatu apapun.
Masih banyak masyarakat miskin yang pendapatanannya sangat minim bahkan untuk hidup paling minimal sekalipun.
Itu yang harus dipikirkan, tak semua rakyat indonesia itu mampu. Meskipun subsidi akan diberikan secara langsung, tapi harus ingat dengan kenaikan harga energi maka akan ada efek domino, barang lain pun akan ikut naik, inflasi akan meroket, daya beli merosot.
Jika itu terjadi negara telah gagal untuk mensejahterakan rakyatnya, Rakyat miskin dan rentan miskin akan tambah banyak.
Pikirkanlah hidup bernegara ini bukan hanya masalah angka-angka saja.
