Sandi Bicara Nasib Guru Honorer, Oasis atau Fatamorgana?

Debat Cawapres semalam (17/03/2019) tentunya meninggalkan kesan bagi seluruh rakyat Indonesia, soal siapa yang lebih unggul secara gagasan dan ide, semua punya penilaian masing-masing. 

Namun ada satu yang memperlebar harapan masyarakat, terutama guru honorer, yakni pernyataan dari Sandiaga Uno yang akan meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Penulis ingin membedah pernyataan tersebut karena memang masalah guru honorer ini hanya diucapkan oleh salah satu cawapres saja.

Jika melihat jumlah guru honorer di Indonesia yang banyaknya sekitar 1,53 juta dari total keseluruhan guru sebanyak 3,2 juta (cnn), tentu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kesejahteraan, peluang, dan masa depan mereka? 

Padahal semakin ke sini, tantangan guru honorer semakin nyata, mencetak generasi muda yang mampu bersaing secara kompetensi serta matang secara karakter, belum lagi dengan datangnya revolusi industri 4.0 yang banyak orang mengatakan sarat akan dehumanisasi.

Sandiaga Uno memiliki visi bahwa guru honorer mesti sejahtera terlebih dahulu, karna pembangunan SDM dimulai dari tingkat sekolah dan dilakukan oleh guru. Tapi Sandiaga Uno bukan yang pertama memikirkan kesejahteraan guru honorer, sepanjang sejarah Republik ini, nasib guru honorer selalu mengalami ketidakjelasan.

Pada era Soekarno, siapa yang bergelar sarjana pendidikan atau keguruan langsung mendapat SK sebagai pegawai negeri, namun karna saat itu Indonesia sedang membangun negara yang telah lama mengalami penindasan, gaji guru hanya sebesar 632 rupiah, itu pun sudah digaji oleh negara.

Masa Soeharto memang gemilang dari segi ekonomi, semua rakyat menengah ke bawah turut merasakan kebijakan orde baru: diluar otoriterisme orde baru. Termasuk guru, tak lama Soeharto menjabat gaji guru naik menjadi 1.200 rupiah. Pada tahun 1977, guru dengan status PNS mendapat gaji 12.000 rupiah dan tertinggi 120.000 rupiah plus diberi rumah dinas apabila ada yg membutuhkan. 

Foto: EduNews.id

Lalu menjelang berakhirnya pemerintahan Soeharto, tepatnya tahun 1997, gaji guru PNS naik kembali menjadi 135.000 rupiah (terendah) dan 722.500 rupiah (tertinggi). Namun, jika melihat narasi tersebut, Soeharto lebih "sayang" pada guru PNS. Tetap saja guru honorer kurang diperhatikan, dan mereka lebih banyak mengabdi di daerah-daerah dengan gaji minim.

Pada masa BJ Habibie yang sangat singkat, hampir tak ada wacana penyelesaian masalah guru honorer. Lalu kenaikan gaji guru PNS yang tinggi terjadi saat pemerintahan Gus Dur. 

Terendah adalah 500.000 rupiah dan tertinggi 1.500.000 rupiah, angka ini juga sebenarnya penyesuaian atas krisis moneter yang telah terjadi. Pemerintah Megawati pun tak banyak berbuat untuk guru honorer, hanya kenaikan gaji untuk guru PNS sebesar 15% pada 2003.

Saat SBY menjabat, lahir UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dimana salah satu isinya adalah penjelasan mengenai guru yg bersertifikasi berhak mendapat tunjangan profesi guru sebesar satu kali gaji pokok.