Hampir seluruh negara menerapkan strategi pembangunan nasional untuk memulai kegiatan perekonomian  negara tersebut dan terbentuklah badan-badan yang mengurus tentang perencanaan pembangunan nasional. Tugas badan perencana tersebut antara lain untuk menyusun strategi pembangunan nasional suatu negara dalam jangka pendek, menengah, jangka panjang. Pada umumnya, suatu negara cenderung mengimplementasikan rencana yang disusun oleh badan perencana tersebut untuk semua wilayah bahkan hingga ke tingkat daerah (kabupaten/kota). Akan tetapi, nyatanya pengimplementasian strategi umum dan terpusat di semua wilayah tersebut memperparah kesenjangan yang ada. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto, dan pendapatan per kapita nyatanya kurang dirasakan di wilayah-wilayah perdesaan. Bahkan di wilayah tersebut terjadi pengurasan sumber daya (backwash effect) ke pusat-pusat pertumbuhan.
Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih menjadi permasalahan pembangunan yang kompleks di negara berkembang. Pembangunan perdesaan berlangsung dengan sangat lambat dibandingkan dengan perkotaan. Pada umumnya, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di kota tinggi, sedangkan di desa umumnya lebih rendah. Dalam hubungan perkotaan dan perdesaan, umumnya perdesaan posisinya lemah. Posisi penduduk desa masih sebagai penghasil bahan baku. Hal ini terjadi karena pembangunan pertanian gagal memberikan nilai tambah di wilayah perdesaan. Strategi pembangunan perdesaan lebih berfokus pada bagaimana cara membangun sektor pertanian yang lebih sehat. Hasil yang didapat wilayah perdesaan dari strategi tersebut bisa dibilang hanya sedikit karena tidak ada keterkaitan yang kuat antara peningkatan produksi pertanian dan peningkatan pendapatan masyarakat perdesaan.
Kesenjangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingginya pemusatan kegiatan ekonomi wilayah di daerah tertentu, rendahnya alokasi investasi di suatu wilayah, rendahnya tingkat mobilitas faktor produksi, perbedaan sumber daya alam (SDA) antarwilayah, perbedaan kondisi geografis antar wilayah, dan kurang lancarnya perdagangan antar wilayah.
Pemfokusan pemerintah pada strategi pembangunan di sektor pertanian saja akan memperparah kesenjangan. Kesenjangan yang melebar diakibatkan oleh adanya proses spread effects dan backwash effects. Spread effects merupakan dampak dari adanya keterkaitan antara pusat perekonomian dan wilayah sekitarnya. Pertumbuhan ekonomi di wilayah pusat tersebut diharapkan dapat menyebar ke wilayah sekitarnya. Sedangkan backwash effect menyebabkan pertumbuhan yang tidak sejajar di wilayah sekitar pusat perekonomian dan cenderung lebih rendah dan stagnan dibandingkan pusat tersebut. Dalal-Clayton (dalam Rustiadi, 2009) menjelaskan bahwa permasalahan umum pembangunan perdesaan di negara berkembang adalah tingginya tingkat kemiskinan dan sedikitnya lapangan kerja, pengelolaan berkelanjutan dan akses terhadap sumber daya agraria yang belum maksimal, dan masalah keterkaitan antara desa dan kota.
Di sisi lain, wilayah perkotaan atau pusat pertumbuhan juga memiliki banyak permasalahan. Permasalahan utama kota-kota di Indonesia saat ini adalah perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, banyaknya pengangguran, pemanfaatan dan nilai tanah, infrastruktur, transportasi, dan lainnya. Urbanisasi sebagai salah satu penyebab dari berbagai permasalahan di wilayah perkotaan tidak dapat dihindari dengan adanya industrialisasi dan sulitnya lapangan kerja. Urbanisasi menyebabkan lapangan pekerjaan yang ada tidak mencukupi, menyebabkan keterbatasan penyediaan lahan, menimbulkan masalah pada transportasi, menimbulkan kemiskinan, pendidikan rendah, kesehatan buruk, dan lainnya.
Nasoetion (1992) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan upaya yang selaras untuk mewujudkan suatu kondisi yang menyediakan lebih banyak opsi atau pilihan bagi masyarakat untuk meraih impian mereka yang berupa peningkatan tingkat kesejahteraan. Pembangunan wilayah merupakan pembangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat di dalam wilayah tersebut. Ketercapaian pembangunan wilayah dapat dinilai berdasarkan beberapa kriteria, yaitu pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per kapita, tingkat pemerataan pendapatan, distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi, jumlah pengangguran, jumlah penduduk miskin, tingkat produktivitas, dan kualitas lingkungan hidup.
Perencanaan pembangunan wilayah dapat menangani masalah kesenjangan antarwilayah. Nasoetion (1992) menjelaskan bahwa perencanaan terpusat cenderung dilakukan dengan pendekatan sektoral. Hal ini menyebabkan berbagai permasalahan seperti perpecahan struktur ekonomi, kesenjangan wilayah, peruntukan sumber daya yang tidak tepat, pengabaian keunggulan wilayah, kebocoran wilayah, sistem investasi yang buruk, dan aliran barang antarwilayah cenderung bersifat eksklusif. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan lokal dan wilayah menjadi sesuatu yang penting dalam upaya menangani kesenjangan antarwilayah.
Kemiskinan dan ketertinggalan kawasan perdesaan terjadi karena terpisah dan terasingkannya kawasan desa ke kota. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh sistem hubungan desa dan kota yang cenderung berorientasi pada hubungan eksploitasi. Kesenjangan pembangunan antarwilayah dapat dinilai berdasarkan beberapa hal seperti dari pendapatan per kapita; kualitas sumber daya manusia (SDM); ketersediaan fasilitas dan utilitas seperti transportasi, jaringan, energi, telekomunikasi; serta tingkat pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, perekonomian, rekreasional, dan kesejahteraan keluarga. Kesenjangan pembangunan antarwilayah yang selama ini banyak terjadi disebabkan oleh beberapa distorsi, yaitu perdagangan antarwilayah, sistem dikotomi perkotaan-perdesaan, dan pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Dikotomi kota-desa seharusnya tidak menyebabkan terputusnya keterkaitan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Hubungan wilayah perkotaan dan perdesaan harus diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) skala nasional, provinsi, dan kabupaten. Hal ini dilakukan perencanaan yang ada tidak menjadi terpisah antara urban planning dan rural planning melainkan menjadi satu kesatuan dalam regional planning. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa fungsi dan kontribusi perkotaan terhadap perdesaan dan sebaliknya harus saling mendukung satu sama lain (mutually reinforcing), bukan one-way urban to rural. Keterkaitan hubungan desa dan kota merupakan aliran barang, orang, jasa, modal, teknologi, informasi, dan lainnya serta interaksi antara desa dan kota.
Pengembangan rural town dapat menjadi salah satu solusi dalam penerapan integrasi perdesaan dan perkotaan (Dardak, 2009). Rural town merupakan daerah-daerah perkotaan yang masih bersifat perdesaan. Struktur ketenagakerjaan di rural town ini masih merepresentasikan hubungan yang kuat dengan sektor pertanian. Konsep rural town hampir searah dengan konsep agropolitan. Agropolitan merupakan pola pembangunan yang berdasar pada desentralisasi dengan pembangunan infrastruktur yang sebanding dengan perkotaan di wilayah perdesaan. Selain itu, agropolitan mampu mengatasi dampak negatif dari pembangunan yang telah berjalan selama ini seperti migrasi yang tak terkendali, kehancuran sumber daya alam secara besar-besaran, kemiskinan desa, kekumuhan kota, kemacetan lalu lintas, tingginya polusi, dan lain-lain. Strategi pengembangan kawasan agropolitan hakikatnya merupakan strategi memajukan dan menumbuhkan kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan di sini merupakan sistem fungsional yang terdiri dari satu atau lebih pusat pelayanan fasilitas perkotaan (urban function center) pada wilayah produksi pertanian tertentu. Hal ini ditunjukkan oleh adanya sistem hubungan fungsional dan struktur kawasan unit sistem permukiman dan sistem agribisnis. Selain strategi-strategi tersebut, tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah secara langsung untuk mengatasi masalah kemiskinan di perdesaan adalah dengan memperbaiki kualitas dan memperluas layanan penyuluhan pertanian.
Sumber:
