Awal mula fenomena lumpur lapindo
Seperti yang kita ketahui, Lumpur Lapindo menjadi suatu fenomena yang merugikan masyarakat Sidoarjo. Banyak pihak yang merasa dirugikan, khususnya warga setempat. Kejadian yang terjadi pada 29 Mei 2006 silam membuat masyarakat Sidoarjo yang berada di kecamatan Porong, Tanggulangin serta Jabon merasakan dampaknya.
Saat itu, Pengeboran milik PT. Lapindo Brantas melakukan pengeboran di tempat tersebut. Dikutip dari Kompas.id (29/5/2021), seorang mekanik PT Tiga Musim Jaya Mas, kontraktor pengeboran, mengatakan, semburan gas disebabkan pecahnya formasi sumur pengeboran. Saat di kedalaman 9.000 kaki atau 2.743 meter dan akan diangkat untuk ganti rangkaian, bor tiba-tiba macet. Gas tak bisa keluar melalui saluran fire pit dalam rangkaian pipa bor, dan menekan ke samping, akhirnya keluar ke permukaan melalui rawa. Sampai sekarang pun penyebabnya juga menjadi misteri.
Namun, banyak juga yang berspekulasi bahwa semburan lumpur panas lapindo Sidoarjo disebabkan karena adanya cairan magma dan hidrotermal yang berasal dari lapisan masuk ke dalam sedimen Lumpur Sidoarjo yang memicu reaksi masif dan menciptakan gas yang menghasilkan tekanan tinggi di bawah permukaan Bumi.
Banyak kekhawatiran yang terjadi dibalik semburan lumpur Lapindo ini. Bahkan sampai saat ini, banyak masyarakat yang belum mendapat ganti rugi dari pemerintah, bahkan dari pihak perusahaan.
Bagaimana sih dampaknya bagi masyarakat setempat?
Dikutip dari tirto.id, Dampak semburan lumpur Lapindo sangat besar dan meluas. Sebanyak 16 desa di 3 kecamatan di Sidoarjo tergenang lumpur panas yang terus bertambah. Lebih dari 25 ribu warga Sidoarjo harus mengungsi, 8.200 orang di antaranya terpaksa dievakuasi karena kampung halamannya tidak bisa ditempati lagi. Tidak kurang dari 10.426 unit rumah warga dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur. Itu belum termasuk kantor-kantor pemerintahan, sekolah-sekolah, dan fasilitas publik lainnya, termasuk jaringan listrik, telepon, dan air bersih. Begitu pula dengan ratusan hektare lahan pertanian serta persawahan milik warga, serta ribuan ekor hewan ternak. Sebanyak 30 pabrik yang berada di sekitar area semburan lumpur,
Dikutip dari buku Antropologi Ekologi (2016) karya Adri Febrianto, terpaksa berhenti beroperasi. Ini berakibat terhadap 1.873 orang yang harus kehilangan pekerjaan mereka di pabrik-pabrik itu. Hingga rezim berganti, dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjabat 2004-2014, kemudian masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014 dan kemungkinan besar bakal berlanjut sampai 2024, urusan ganti rugi belum tuntas sepenuhnya. Lapindo -yang dimiliki Bakrie Group- sebenarnya sepakat membayar ganti rugi sebesar Rp3,8 triliun berdasarkan peta area sebaran lumpur. Hingga saat ini, Lapindo telah menggelontorkan Rp3,03 triliun. Sisanya sebesar Rp827 miliar menggunakan dana talangan dari pemerintah. Setelah 13 tahun berlalu, sebagaimana dilaporkan JPNN (28 Mei 2019), masih banyak warga yang belum mendapatkan ganti rugi meskipun sudah berkali-kali mengadu ke pemerintah. Terlebih, ganti-rugi yang dibayarkan hanya untuk materi saja, tidak memperhitungkan kerugian non-materi yang diderita para korban.
Meskipun begitu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono memastikan bahwa ganti rugi untuk warga sudah terpenuhi, yang belum adalah ganti rugi untuk para pengusaha di Sidoarjo yang asetnya turut terdampak bencana lumpur. Dalam rapat dengan Komisi V DPR RI pada Rabu (12/6/2019) lalu, diusulkan agar pemerintah memberikan dana talangan untuk pembangunan tanggul hingga penyedotan lumpur di Sidoarjo.
Basuki menyebut angka Rp380 miliar yang mungkin akan digelontorkan tahun depan. "Masih ada usulan dari DPR di Komisi V untuk bisa memikirkan yang pengusaha. Kalau yang rakyat 'kan sudah. Yang pengusaha ini sekarang tinggal tanahnya saja yang ingin diganti," beber Basuki. Hingga Maret 2019, Basuki menyebut bahwa cicilan yang dibayarkan Lapindo belum mencapai 10 persen dari dana talangan yang telah diberikan pemerintah. Padahal, utang tersebut akan jatuh tempo pada akhir Juni 2019 ini.
Akhir- akhir ini, dunia maya dihebohkan dengan gossip dari Nia Ramadhani yang mungkin terlihat begitu mewah dengan gaya hidupnya. Anaknya yang berkomentar bahwa dia bosan hanya liburan ke Bali. Banyak netizen mungkin yang gemas seolah-olah si Istri terus mengekspos kehidupan mewahnya. Tweet yang muncul pun ada yang mengatakan agar Nia Ramadhani silaturrahmi ke Sidoarjo dan mungkin dibalik kehidupan mewahnya, sebaiknya digunakan untuk membantu membayar hutang yang sampai saat ini menyusahkan warga setempat karena belum diganti rugi 100%.
Lalu apa penyebab dan kaitan kasus ini dengan keluarga Nia Ramadhani?
Dikutip dari Tempo.co keluarga Bakrie masih memiliki hutang kepada negara untuk ganti rugi para korban yang terdampak banjir lumpur Lapindo dan harus kehilangan rumah mereka. Lapindo tercatat baru membayar utang kepada pemerintah senilai Rp 5 miliar. Sebagai pengingat, bencana lumpur Lapindo terjadi karena perusahaan PT Lapindo milik Abu Rizal Bakrie, mertua Nia Ramadhani melakukan pengeboran gas yang berakibat adanya semburan lumpur panas. Hal ini membuat desa-desa di sekitarnya tenggelam karena lumpur panas tersebut.
Dalam acara Ngopi Dara bersama Jessica Iskandar yang tayang pada Sabtu, 20 Juli 2019, Nia Ramadhani mengungkapkan biaya yang dikeluarkan untuk liburan. Salah satunya tiket pesawat ke Amerika Serikat untuk delapan orang -termasuk dua pengasuh anak dan seorang manager, sebesar Rp 600 juta. Angka itu belum termasuk akomodasi selama berada di Amerika Serikat. Mengenai biaya perjalanan ini, Nia Ramadhani mengatakan bukan dia yang merancang setiap detail ongkosnya. "Budget yang mikirin bukan aku ya," ujar Nia.
Plesiran Nia Ramadhani bersama keluarganya ini menjadi sorotan netizen. Musababnya, suami Nia Ramadhani, Ardi Bakrie adalah putra dari pengusaha Aburizal Bakrie yang pernah tersangkut kasus lumpur Lapindo.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan telah berulang kali menagih tunggakan utang yang semestinya telah jatuh tempo pada 10 Juli 2019. "Tidak ada pembayaran baru," kata Isa.
Terakhir, Lapindo tercatat baru membayar utang kepada pemerintah senilai Rp 5 miliar. Utang tersebut terkait dana talangan yang digelontorkan perseroan untuk penduduk yang terdampak semburan lumpur Lapindo pada 29 Mei 2006.
Sebelumnya, PT Lapindo Brantas Inc dan Minarak Lapindo Jaya menyatakan bakal melunasi utangnya kepada pemerintah sebesar Rp 773 miliar. Perseroan memperoleh pinjaman dari pemerintah berupa dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga terdampak luapan lumpur Sidoarjo.
"Kami sudah mengajukan permohonan kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk dilakukan pembayaran utang dengan mekanisme perjumpaan utang, yaitu menjumpakan piutang kepada pemerintah dengan pinjaman dana antisipasi," seperti dikutip dari keterangan tertulis dua perusahaan atas nama President Lapindo Brantas Inc Faruq Adi Nugroho dan PT Minarak Lapindo Jaya Benjamin Sastrawiguna, Selasa, 25 Juni 2019.
Nah,dari data-data dan sumber yang sudah saya lampirkan tersebut, Bagaimana asumsi kalian?
Menurut saya pribadi sebagai penulis, tidak sepantasnya kita memperlihatkan suatu kemewahan di depan sosial media, karena sosial media tempat masyarakat berkumpul dan bebas menyatakan pendapatnya. Apalagi, yang kita pamerkan barang mewah, tapi dengan budget yang berlimpah tersebut bisa untuk membayar hutang atau membantu masyarakat untuk mendapatkan ganti rugi sehingga tidak lagi menjadi bahan nyinyiran ya gengs. Ya emang sih, duit-duit lu, tapi yang rugi dan korban-korbannya juga bukan lu doang sist.
What about your opinion guys?
Thank you for kompas, tirto, tempo and the other resources. Keep inspire with aspire brother!
