Mohon tunggu...
ferdian dzikriananda
ferdian dzikriananda Mohon Tunggu... Mahasiswa - mahasiswa

Mahasiswa yang sedang belajar

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud & Agama

Bagaimana Kabar Lumpur Lapindo Sekarang?

29 Juni 2021   22:56 Diperbarui: 29 Juni 2021   23:23 675 1 4
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Awal mula fenomena lumpur lapindo

Seperti yang kita ketahui, Lumpur Lapindo menjadi suatu fenomena yang merugikan masyarakat Sidoarjo. Banyak pihak yang merasa dirugikan, khususnya warga setempat. Kejadian yang terjadi pada 29 Mei 2006 silam membuat masyarakat Sidoarjo yang berada di kecamatan Porong, Tanggulangin serta Jabon merasakan dampaknya.

Saat itu, Pengeboran milik PT. Lapindo Brantas melakukan pengeboran di tempat tersebut. Dikutip dari Kompas.id (29/5/2021), seorang mekanik PT Tiga Musim Jaya Mas, kontraktor pengeboran, mengatakan, semburan gas disebabkan pecahnya formasi sumur pengeboran. Saat di kedalaman 9.000 kaki atau 2.743 meter dan akan diangkat untuk ganti rangkaian, bor tiba-tiba macet. Gas tak bisa keluar melalui saluran fire pit dalam rangkaian pipa bor, dan menekan ke samping, akhirnya keluar ke permukaan melalui rawa. Sampai sekarang pun penyebabnya juga menjadi misteri.

Namun, banyak juga yang berspekulasi bahwa semburan lumpur panas lapindo Sidoarjo disebabkan karena adanya cairan magma dan hidrotermal yang berasal dari lapisan masuk ke dalam sedimen Lumpur Sidoarjo yang memicu reaksi masif dan menciptakan gas yang menghasilkan tekanan tinggi di bawah permukaan Bumi.

Banyak kekhawatiran yang terjadi dibalik semburan lumpur Lapindo ini. Bahkan sampai saat ini, banyak masyarakat yang belum mendapat ganti rugi dari pemerintah, bahkan dari pihak perusahaan.

Bagaimana sih dampaknya bagi masyarakat setempat?

Dikutip dari tirto.id, Dampak semburan lumpur Lapindo sangat besar dan meluas. Sebanyak 16 desa di 3 kecamatan di Sidoarjo tergenang lumpur panas yang terus bertambah. Lebih dari 25 ribu warga Sidoarjo harus mengungsi, 8.200 orang di antaranya terpaksa dievakuasi karena kampung halamannya tidak bisa ditempati lagi. Tidak kurang dari 10.426 unit rumah warga dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur. Itu belum termasuk kantor-kantor pemerintahan, sekolah-sekolah, dan fasilitas publik lainnya, termasuk jaringan listrik, telepon, dan air bersih. Begitu pula dengan ratusan hektare lahan pertanian serta persawahan milik warga, serta ribuan ekor hewan ternak. Sebanyak 30 pabrik yang berada di sekitar area semburan lumpur,

Dikutip dari buku Antropologi Ekologi (2016) karya Adri Febrianto, terpaksa berhenti beroperasi. Ini berakibat terhadap 1.873 orang yang harus kehilangan pekerjaan mereka di pabrik-pabrik itu. Hingga rezim berganti, dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjabat 2004-2014, kemudian masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014 dan kemungkinan besar bakal berlanjut sampai 2024, urusan ganti rugi belum tuntas sepenuhnya. Lapindo -yang dimiliki Bakrie Group- sebenarnya sepakat membayar ganti rugi sebesar Rp3,8 triliun berdasarkan peta area sebaran lumpur. Hingga saat ini, Lapindo telah menggelontorkan Rp3,03 triliun. Sisanya sebesar Rp827 miliar menggunakan dana talangan dari pemerintah. Setelah 13 tahun berlalu, sebagaimana dilaporkan JPNN (28 Mei 2019), masih banyak warga yang belum mendapatkan ganti rugi meskipun sudah berkali-kali mengadu ke pemerintah. Terlebih, ganti-rugi yang dibayarkan hanya untuk materi saja, tidak memperhitungkan kerugian non-materi yang diderita para korban.

Meskipun begitu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono memastikan bahwa ganti rugi untuk warga sudah terpenuhi, yang belum adalah ganti rugi untuk para pengusaha di Sidoarjo yang asetnya turut terdampak bencana lumpur. Dalam rapat dengan Komisi V DPR RI pada Rabu (12/6/2019) lalu, diusulkan agar pemerintah memberikan dana talangan untuk pembangunan tanggul hingga penyedotan lumpur di Sidoarjo.

Basuki menyebut angka Rp380 miliar yang mungkin akan digelontorkan tahun depan. "Masih ada usulan dari DPR di Komisi V untuk bisa memikirkan yang pengusaha. Kalau yang rakyat 'kan sudah. Yang pengusaha ini sekarang tinggal tanahnya saja yang ingin diganti," beber Basuki. Hingga Maret 2019, Basuki menyebut bahwa cicilan yang dibayarkan Lapindo belum mencapai 10 persen dari dana talangan yang telah diberikan pemerintah. Padahal, utang tersebut akan jatuh tempo pada akhir Juni 2019 ini.

Akhir- akhir ini, dunia maya dihebohkan dengan gossip dari Nia Ramadhani yang mungkin terlihat begitu mewah dengan gaya hidupnya. Anaknya yang berkomentar bahwa dia bosan hanya liburan ke Bali. Banyak netizen mungkin yang gemas seolah-olah si Istri terus mengekspos kehidupan mewahnya. Tweet yang muncul pun ada yang mengatakan agar Nia Ramadhani silaturrahmi ke Sidoarjo dan mungkin dibalik kehidupan mewahnya, sebaiknya digunakan untuk membantu membayar hutang yang sampai saat ini menyusahkan warga setempat karena belum diganti rugi 100%.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud & Agama Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud & Agama Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN
LAPORKAN KONTEN
Alasan