Tata Kelola Global Lingkungan

Nama:muhammad ferdi rahim

Prodi:ilmu politik

Environmental Governance Ini adalah interaksi multi-level antara implementasi tingkat lokal, nasional, dan bahkan dunia di bidang kebijakan  lingkungan yang ditujukan untuk  pembangunan berkelanjutan. 

Meningkatnya angka kejadian, termasuk pembalakan liar, polusi asap dan masalah lingkungan lainnya, telah berkontribusi pada munculnya  konsep pembangunan hijau. 

Eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali tidak hanya menyebabkan kekurangan sumber daya, tetapi juga dapat menyebabkan kualitas lingkungan yang buruk. Tentu saja kerusakan lingkungan yang terjadi sangat berbahaya bagi kelangsungan dan kehidupan ekosistem tersebut. 

Oleh karena itu, untuk menghilangkan (dampak) kerusakan hingga perusakan lingkungan, diperlukan langkah-langkah pengaturan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan dengan sifat preventif. 

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Manusia  atau Konferensi Stockholm  adalah KTT Dunia pertama yang membahas masalah lingkungan dan pembuatan perjanjian lingkungan global. Konferensi Stockholm adalah medan perang penting untuk melindungi kepentingan nasional  yang saling bertentangan.

Menariknya, 20 tahun setelah Konferensi Stockholm, ketegangan menghilang secara signifikan.

Barry Buzan (2004) telah mengembangkan masyarakat internasional menjadi enam spektrum yaitu asosial,konflik, koeksistensi, kooperatif, konvergensi dan konfederasi.

Alih-alih menggunakan konsep Buzan, penelitian ini akan menggunakan pluralisme dan solidaritas sebagai alatnya untuk menganalisis secara kritis Konferensi Stockholm dan Konferensi Rio.

Stockholm Conference: Developed vs. Developing Countries

Konferensi PBB tentang Manusia dan Lingkungan diadakan di Stockholm, Swedia pada tahun 1972. Ini adalah KTT lingkungan global pertama. Konferensi ini dihadiri oleh 113negara bagian termasuk Amerika Serikat, Cina, dan India (Bernstein 2001).Persaingan antara negara maju dan negara berkembang sangat intensif di Stockholm pertemuan. 

Negara berkembang menyalahkan negara maju atas krisis ekologi global dan bertanya negara maju untuk lebih bertanggung jawab dalam memitigasi dampak krisis lingkungan. 

Kasus penting persaingan antara negara maju dan negara berkembang adalah kebijakan Austria untuk melarang kayu tropis untuk mengganti kayu tropis dengan kayu Austria yang beriklim sedang (Elliott 2003).

Dalam pertemuan GATT tahun 1992, kebijakan Austria diserang oleh Indonesia dan Perwakilan Malaysia karena sifatnya yang diskriminatif dan unilateral (Vogel 1995). Setelah perdebatan serius, Austria membatalkan kebijakannya. Kasus lain untuk melihat pembagian antara negara maju dan negara berkembang adalah penciptaan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP).. 

Namun, ada perdebatan intensif antara negara-negara maju dan negara berkembang mengenai fungsi, sumber daya dan lokasi UNEP kantor pusat. Setelah Konferensi Stockholm, ada Laporan Brundtland yang menerbitkan konsep pembangunan berkelanjutan. 

Pembangunan berkelanjutan kemudian digunakan sebagai pendorong utama reformasi baik di negara maju maupun negara berkembang. Namun, ada masalah banyak interpretasi pembangunan berkelanjutan. Konsep menjadi kabur dan sangat diperdebatkan.

Menurut Hurrell (2007), kegagalan pemerintah dalam menangani masalah lingkungan baik di tingkat global maupun nasional adalah kelemahan GEG kontemporer. tata kelola lingkungan global sebagai institusi diklaim tidak efektif dalam

mengatasi masalah lingkungan yang rumit. Karena kurangnya koordinasi dan pendanaan, juga efektivitas tata kelola lingkungan global sangat rusak.

Artikel ini menunjukkan bahwa Konferensi Rio dan kehadiran komunitas epistemik adalah

landasan penting dalam membangun tata kelola lingkungan global. Setelah survei historis di Konferensi Rio, dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan yang kuat adalah cocok untuk tata kelola lingkungan global.