F. Konsep dan Tujuan Penelitian
Dalam artikel ini Sudikno Mertokusumo mengemukakan konsep bahwa dalam pembentukan hukum adalah merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dihubungkan dengan peristiwa konkret. Tujuan penelitian pada artikel ini sebagai berikut mengetahui perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pekerja melalui undang- undang nomor 10 tahun 2020 tentang cipta kerja.
G. Metode Penelitian Hukum Normatif
1). Objek Penelitian : Perlindungan Hukum terhadap Kesejahteraan Pekerja dengan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2). Pendekatan Penelitian : Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (library research) mengolah bahan penelitian melalui berbagai literature, buku, catatan, majalah, untuk mendapatkan jawaban tentang masalah yang diteliti.
3). Jenis dan Sumber Data Penelitiannya : Sumber data dalam penelitian dengan metode kepustakaan dibedakan dengan dua sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Pertama, sumber primer di mana sumber data pokok dikumpulkan langsung oleh Penulis atau Peneliti dari objek penelitian dengan bersumber dari buku/artikel, Kedua sumber sekunder yaitu sumber data tambahan sebagai penunjang data pokok yaitu buku/artikel lain yang menguatkan konsep yang ada dalam sumber primer.
4). Teknik Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data : Pertama, sumber primer di mana sumber data pokok dikumpulkan langsung oleh Penulis atau Peneliti dari objek penelitian dengan bersumber dari buku/artikel, Kedua sumber sekunder yaitu sumber data tambahan sebagai penunjang data pokok yaitu buku/artikel lain yang menguatkan konsep yang ada dalam sumber primer.
H. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Ketenagakerjaan berasal dari kata “tenaga kerja”, diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa:
“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan:
“Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum selama dan sesudah masa kerja”. Asas pembangunan nasional dikenal dalam ketenagakerjaan khususnya asas adil, asas merata dan asas demokrasi Pancasila. Adapun yang menjadi tujuan UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
- Pendayagunaan dan Pemberdayaan tenaga kerja dilakukan secara manusiawi dan optimal. Menyediakan pekerja yang berkompetensi disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan pembangunan nasional dan pembangunan daerah supaya terjadi pemerataan kesempatan kerja. Agar tenaga kerja dan keluarga terlindungi maka kesejahteraannya ditingkatkan. Omnibus Law akan menjadi penggerak atau trigger untuk memperkuat kapabilitas dan juga menerapkan fungsi legislasi dari DPR di Indonesia sebagai negara hukum. Keinginan pemerintah untuk membuat lapangan pekerjaan yang luas juga merata untuk seluruh masyarakat diharapkan mampu terwujud dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 yang mengatur multisektor. Target pemerintah menciptakan tiga juta lapangan kerja setiap tahun setelah Omnibus Law disahkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Karena sebelum Omnibus Law diterapkan di Indonesia lapangan pekerjaan diperkirakan hanya tersedia 2-2,5 juta setiap tahunnya. Dengan mendorong fleksibilitas tenaga kerja lebih jauh serta liberalisasi pemerintah berharap bisa mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia. terhambatnya aktivitas bisnis dan investasi di Indonesia disebabkan karena perlindungan ketenagakerjaan dan regulasi yang berlaku saat ini sangat kaku. Oleh sebab itu pemerintah perlu menciptakan sistem tenaga kerja yang lebih fleksibel dengan menekan ongkos buruh serendah-rendahnya, terutama upah sehingga pengusaha mudah merekrut dan memberhentikan pekerja yang dianggap tidak kompeten. Hal itu akan menyebabkan pengusaha dan pemilik modal lebih leluasa berinvestasi dan membuka lahan bisnis sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat dan lapangan kerja yang baru tercipta. Pemerintah juga sudah menciptakan kebijakan strategis melalui Undang-Undang Cipta Kerja yaitu:
- Meningkatkan kegiatan usaha dan investasi;
- Melindungi dan mengupayakan kesejahteraan para tenaga kerja;
- UMKM diberdayakan dan dilindungi;
- Meningkatkan proyek strategis nasional dan proyek strategis;
- BPJS ketenagakerjaan akan menjalankan lima program dalam skema pemberian tambahan besaran pesangon di Undang-Undang Cipta Kerja Yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Mengenai pesangon ada perbedaan antara UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja termasuk pesangon karena PHK yaitu pemberian pesangon menjadi 19 kali ditanggung oleh pengusaha dan 6 kali ditanggung oleh program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS ketenagakerjaan dimana sebelumnya itu 32,2 kali. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan Program baru yang dibuat pemerintah bagi pekerja yang kehilang pekerjaan. Program JKP diatur dalam UU Cipta Kerja Pasal 46 huruf (a), Jaminan Kehilangan Pekerjaan berbeda dengan Pesangon atau Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah yang menyelenggarakan program ini. Selain itu ketika terjadi PHK maka pekerja yang berhenti bekerja sebelum memasuki masa pensiun maka akan diberi layanan JKP selama menganggur hingga pelatihan. Dalam konsep teori pertumbuhan ekonomi, produksi paling utama berasal dari SDM yang kreatif dan mempunyai produktivitas tinggi dianggap mampu menciptakan efek pengganda ekonomi nasional. Membangun SDM akan menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Yang menjadi masalah utama ketenagakerjaan di Indonesia adalah kondisi permintaan dan pasokan tenaga kerja yang rendah sehingga membawa dampak pada angka pengangguran yang tinggi, masalah upah dan juga kesejahteraan pekerja. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 akan memfasilitasi peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan kerja secara terintegrasi melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.
I. Kelebihan dan Kekurangan Artikel
- Di dalam jurnal ini sudah diberikan penjelasan yang cukup lengkap dan luas dari dari permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pekerja melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Kemudian juga untuk kelebihan selanjutnya opini dari penulis menggunakan dasar teori yang relevan atau terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Kemudian menggunakan beberapa literatur dan sumber-sumber yang baik, dengan penyusunan yang secara sistematis dan bahasa yang digunakan dalam jurnal ini mudah dipahami. Dengan hal ini menurut saya jurnal ini dapat dijadikan referensi dari pembaca yang akan menjadikan bahan sumber masukan. Adapun kekurangan dalam jurnal ini yaitu penulis harus dapat lebih mencari literasi atau sumber yang lebih banyak agar penelitian yang dikaji dapat lebih baik.
JURNAL 2
A. Judul Artikel
TINJAUAN HUKUM TERHADAP OMNIBUS LAW UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
B. Nama Penulis Artikel
