Ingin menghapuskan subsidi BBM bagi masyarakat? Boleh-boleh saja. Malah, sangat saya dukung. Tapi.... Sebelumnya, sejahterakan masyarakatnya dulu dong...
Pengurangan subsidi pemerintah terhadap BBM kan biasanya disebut-sebut karena subsidi ini memberatan anggaran negara. Masyarakat sih sebenarnya tidak pandai memahami seberapa jauh anggaran negara sudah terbebani oleh subsidi BBM, karena penjelasan itu memang tidak kunjung diberikan. Yang masyarakat rasakan hanya dampaknya saja, yaitu kesulitan hidup tanpa disertai kemudahan hidup sebagai penawar dari apa yang sudah mereka korbankan. Mestinya, masyarakat mendapatkan berkah dari setiap kebijakan pemerintah, dan mestinya berkah itu juga dinikmati secara langsung, merata, dan kontinyu selama-lamanya.
Penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau Balsem, berupa Rp 150 ribu per keluarga selama empat bulan, tidak mengobati luka di hati rakyat, tidak juga mengurangi beban yang akan ditanggung pada saat pembagian Balsem sedang berlangsung, apalagi beban setelah masa Balsem telah selesai, dan juga tidak memperbaiki sistem transportasi di kota-kota besar yang carut marut.
Banyak formula yang sudah ditawarkan oleh para ahli, tentunya, untuk mengatasi macet di kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta. Macet ini besar kaitannya dengan pemborosan penggunaan BBM. Logikanya, jika penggunaan BBM berkurang, maka berkurang juga kan subsidi yang harus dikeluarkan oleh negara?
Kali ini, dalam kacamata orang awam, saya ingin bicarakan formulasi sederhana seperti ini. BBM bersubsidi supaya diperuntukkan bagi transportasi umum saja, dan tidak dijual di SPBU. Ini artinya, pemerintah mensubsidi kepentingan umum saja, dan tidak mensubsidi kepentingan pribadi. Subsidi BBM selama ini sering dikatakan tidak tepat sasaran, karena orang kaya yang punya mobil pribadi juga membeli BBM bersubsidi.
Wah, ide ini mungkin terkesan tidak pro rakyat ya. Tidak, sama sekali tidak. Sebelum penghapusan BBM subsidi untuk masyarakat ini direalisasikan, pemerintah harus melakukan perbaikan sistem dan sarana transportasi umum terlebih dahulu. Sistem yang harus diperbaiki, misalnya, bagaimana mengatasi kebutuhan yang tinggi pada pagi hari dan sore hari, dan kebutuhan yang rendah di luar jam padat tersebut. Ini harus dipikirkan matang-matang. Supaya tidak terjadi kepadatan yang tidak perlu terjadi, dan juga pemborosan dikarenakan jumlah armada yang tetap sama banyaknya antara jam padat dan bukan jam padat. Sistem lainnya adalah sistem gaji supir. Ya betul. Penyebab ngetemnya angkot dan ugal-ugalannya metro mini adalah sistem kejar setoran. Supir harus bersiasat bagaimana agar ia dapat menyetor sesuai permintaan pemilik angkot, dan ia bisa membawa pulang uang bila lebih dari angka setoran yang dia dapat. Sedangkan sistem gaji adalah menghitung jam kerja. Berapa jam ia bekerja hari itu tidak peduli apakah penumpang banyak atau sedikit, karena itu bukan urusannya. Yang menjadi fokus pikirannya adalah ia bekerja melayani penumpang sehingga ia harus tiba di tempat kerja pada jam yang ditentukan, bekerja dengan ramah dan santun, dan ia mengikuti rambu-rambu lalu lintas dengan baik.
Perbaikan sarana transportasi, yaitu luasnya jangkauan trayek angkutan umum sehingga mudah diakses, jumlah armada yang sesuai dengan lokasi dan jam yang berbeda, kebersihan armadanya, kenyamanannya, ketepatan waktunya, dan ketertiban berlalu lintas.
Ini semua kembali pada itikad pemerintah, apakah ingin menjadikan masyarakat lebih sejahtera atau tidak. Saya berharap pemerintah serius dalam perbaikan fasilitas transportasi umum ini. Dari mana anggaran untuk semua perbaikan bisa didapatkan? Ini bisa didapat dari pajak pembelian mobil, pajak mobil dan motor tahunan, pajak parkir mobil dan motor, dan masih banyak sumber dana lainnya, asalkan dikelola dengan bersih, jujur dan transparan, saya yakin perbaikan-perbaikan sistem dan sarana transportasi ini mudah sekali diwujudkan.
Utamakan kesejahteraan masyarakat. Salam Cinta, Kerja, dan Harmoni.
