Pengejawantahan state capacityini adalah bagaimana negara mengakomodir segala yang ekosistem riset butuhkan, mulai dari pengadaan anggaran belanja, kemudian payung hukum yang jelas, kesesuaian sistem pendidikan nasional dengan visi keberlanjutan ekosistem riset dan yang terpenting hilirisasi dan komersialisasi riset agar menjadi dongkrak bagi nilai produktivitas serta daya saing yang tinggi, sehingga bermanfaat bagi kepentingan nasional.
Salah satu upaya fundamental dalam state capacity adalah pengesahan UU No 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SISNAS IPTEK).
Inti sari UU ini yang dianggap fundamental adalah adanya rencana induk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), wajib simpan dan wajib serah data-data penelitian dan hasil penelitian, meningkatkan batas usia pensiun peneliti hingga 70 tahun, pembentukan dana abadi untuk penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan (Litbangjirap), hak paten kekayaan intelektual, serta peraturan pelaksanaan Litbangjirap khususnya dalam hal SDM.
UU Sisnas Iptek ini bukan tujuan akhir, melainkan pintu yang terbuka selebar-lebarnya bagi keberlangsungan ekosistem riset nasional kita yang unggul nan mandiri. LIPI pada akhirnya akan semakin terdepan dalam berinovasi, kebijakan pemerintah akan sesuai, swasta mulai ambil bagian lebih jauh dan berimbas positif untuk menggenjot produktivitas serta meningkatkan daya saing nasional, sehingga kesejahteraan rakyat bukan hanya sekedar ilusi, melainkan bisa terealisasi.
Dirgahayu LIPI, inovasimu membawa Indonesia Maju.
