Seketika saya miris sekaligus jengkel ketika mendengar berita Kasus Korupsi di tanah air. Bahkan lebih menjengkelkan lagi bahwa kasus ini terkesan kesempatan dalam kesempitan. Bagaimana tidak? Ketika masyarakat sedang susah di tengah pandemi seperti ini, dimana PHK melonjak mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan meningkat, perekonomian yang ditopang oleh sektor UMKM pun lesu dikarenakan pembatasan aktivitas akibat wabah yang semakin merebak. Sehingga mutlak kesulitan terjadi di berbagai lapisan masyarakat, dan sejatinya Pemerintah punya tanggung jawab moral untuk itu. Ehhh malah disia-siakan dan menjadi kesempatan para oknum termasuk Menteri sendiri untuk memperkaya diri. Sehat kah pejabat seperti itu? Ditengah rakyatnya yang kesusahan dan kelaparan apalagi berjuang ditengah krisis kesehatan seharusnya Negara turun hadir membantu malahan asik meraup hak warga yang membutuhkan.
Seketika dengar berita itu saya sedih terbuat dari apakah hati para pejabat kita tersebut. Seharusnya ketika kita sudah menunaikan kewajiban kita sebagai rakyat membayar pajak tepat waktu, logikanya seharusnya ketika dimasa sulit seperti ini mereka juga mau untuk tepat menolong kita agar sama-sama tergerak. Toh negara kuat bukan karena kehebatan pemimpin diatas melainkan kekuatan lapisan bawah yang menggerakkan serta perekonomian. Apalagi yang kita tahu 60 persen PDB kita ditopang oleh sektor UMKM dominannya adalah mikro dan ultramikro seperti pedagang kakilima kecil yang menjual jajanan, dsb. Mereka seharusnya sadar diri bahwa mereka para petinggi Republik ini bahwa mereka telah diberikan wewenang atau legitimasi penuh untuk berusaha menyelesaikan masalah mereka sesuai esensi politik bahwa pejabat dipilih atas dasar kepercayaan masyarakat banyak untuk menunaikan tugas demi kebaikan bersama. Ini malah mengembangkan hasrat untuk berusaha lebih, lebih dan lebih meraih keuntungan. Padahal yang kita tahu kan Politisi sendiri rata-rata orang kaya atau mapan, apa ga dikata maruk yah jika mereka sampe ngambil hak orang kecil.
Untuk 2020 sendiri negara telah menganggarkan 695,2 Triliun Rupiah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional serta Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang tak kunjung berkesudahan ini. Alokasi anggaran ini diperuntukkan untuk penanganan dari sisi kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan dunia usaha, serta pemerintahan daerah. Rp 87,5 triliun difokuskan untuk sisi kesehatan, Rp 203,9 untuk perlindungan sosial, Rp 120,61 triliun untuk insentif usaha, Rp 123,46 triliun untuk UMKM, Rp 106,11 triliun untuk sektoral kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah. Sementara Rp 53,57 triliun sisanya untuk pembiayaan korporasi. Bisa terbayang yang disoroti untuk Jaring Pengaman Sosial, sekitar 200 Triliun lebih digelontorkan kedalam beberapa bentuk program termasuk Bansos Sembako di seluruh wilayah terdampak utamanya Jabodetabek. Namun kemanakah uang itu semua?
Ketika kita juga mendengar bahwa belum semua masyarakat mendapatkan secara merata sedangkan klaim Pemerintah sendiri mereka telah berusaha memaksimalkan realisasi hingga ke tingkat bawah bekerjasama dengan pihak terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah. Namun apakah itu bisa dipertanggungjawabkan sepenuhnya? Ini menyangkut kepercayaan rakyat terhadap Pemerintah lhoo, jangan disia-siakan bahkan ikut sedih juga ketika masyarakat kecil akhirnya tahu bahwa sebagian hak mereka dipermainkan untuk keuntungan pejabat diatas termasuk pembantu Presiden sendiri. Bahkan terkait kasus tersebut, saya memandang bahwa Presiden tentu sangatlah terpukul atas kejadian ini, apalagi sang Menteri yaitu Juliari Batubara merupakan orang yang sangat dipercaya dan merupakan kader partai yang sama dengan Presiden. Partai yang selama ini dikenal membela wong cilik namun malah licik (begitulah kata masyarakat kecil yang sudah mulai kritis saat ini, bukan memprovokasi lhoo yak). Kita bukannya mengkritisi Pemerintah terlalu dalam soal ini, kita juga yakin dan percaya Presiden mampu hadapi ini semua dengan Optimistis namun kita harus melihat kebelakang bahwa apa yang dilakukan Pemerintah terkesan belum efektif dan maksimal. Seperti menanggulangi Pandemi saja sampai sekarang belum ada titik terang kapan ini berakhir, sementara Ekonomi kita sudah mengalami Resesi bahkan belum pasti kapan akan pulih.
Singkat cerita tentu ini melahirkan banyak tantangan kedepan bahwa ada segelintir Reformasi yang haruslah dihadapi oleh Pemerintah sendiri. Kita akui bahwa program ini berantakan, namun janganlah menyesali begitu saja memang kita harus bergerak walau beban sudah terpuruk dan menimpa kita bertubi-tubi. Seperti kata Presiden Joko Widodo sebelum akhirnya meresmikan formasi baru Kabinetnya termasuk Menteri Sosial yang sebelumnya ditahan KPK dan berganti baru, kata ini sangatlah menyentuh dan memberi semangat. Begini kutipannya: “Yang lalu biarlah berlalu, menjadi kenangan, juga pelajaran. Kita menatap hari esok dengan tekad, semangat, dan memandang harapan yang baru.” Terpilihlah sang Menteri Sosial yang baru, yaitu Bu Tri Rismaharini yang kita kenal sebagai Walikota Surabaya selama 2 Periode dan sebetulnya hitungan bulan lagi masa jabatannya berakhir. Hanya saja karena realita yang terjadi ditengah Pandemi sementara masyarakat belum sepenuhnya dibantu oleh Pemerintah melalui Kementerian Sosial maka perlu ada sosok baru. Setelah sukses di Surabaya mungkin kiprah atau gagasan beliau bisa dikerjakan dalam melaksanakan tugas tanggungjawab sebagai Menteri Sosial apalagi beliau dikenal sebagai Pemimpin Inovatif dan Prorakyat tentu sentuhannya sangatlah dibutuhkan masa kini. Harapan yang pasti
Bu Risma, panggilan akrabnya merupakan sosok yang berjiwa sosial memang demikian karena beliau bekerja dari bawah dan akhirnya menjadi seorang Walikota itu juga karena sebuah amanah bukan sekedar titipan atau karena kiprah di partai melainkan ketangguhan di masyarakat sudah teruji. Sangatlah beda dengan kiprah sang mantan yaitu Mas Ari (panggilan akrab Juliari) yang dikenal sebagai pebisnis apalagi hartanya kita tahu mencapai 78 M lebih dengan berbagai unit usaha yang digeluti, dikenal sebagai Anggota Dewan dan pernah berkiprah di IMI atau Ikatan Motor Indonesia sebagai pengurus maklum karena kecintaan beliau terhadap otomotif apalagi usaha beliau juga bergerak di bidang pelumas mobil so pasti akan sangat berkaitan dengan hal ini. Jadi potongan jiwa sosialnya juga agak sulit dicari, yahh 11-12 dengan Mensos sebelum dia yang sekarang di Perindustrian (Agus Gumiwang Kartasasmita). Jadi Bu Risma memang sangatlah mumpuni dalam hal ini bahkan soal teknis menyelesaikan tugas konstitusi negara yaitu untuk memelihara fakir miskin dan anak telantar apalagi di pandemi sekarang ini makin bejibun kalangan seperti itu.
Ternyata jelas bahwa masalah akut yang menghampiri dari setiap program ini adalah soal Keterpaduan dari sistem yang selama ini berjalan. Bayangkan Kemensos yang dikenal sebagai garda terdepan melaksanakan janji Pemerintah malahan abal-abal soal kekuatan datanya. Bayangkan saja banyak data yang selama ini tidak tersinkronisasi baik. Bagaimana bisa Pemerintah maksimal dalam merealisasikan program sementara data yang dipakai adalah modifikasi di tahun 2015. Tentu akan sangatlah tidak masuk akal dan perlu ada perubahan. Kemudian Menteri Risma sendiri turun langsung untuk melihat bagaimana mekanisme yang ada bahkan terkesan sangatlah rumit dan birokrasi. Apalagi saat di Surabaya beliau pernah marah karena pelayanan publik yang selama ini masih dikenal kaku padahal sudah digitalisasi dan memang membuahkan hasil di Surabaya. Untuk Kemensos? Kita liat saja sendiri, kalo saya sih optimis pasti bisa asalkan kekuatan politik yang kuat. Apalagi soal anggaran keliatannya tidak masalah bahkan dirasa lebih dari cukup. Seperti yang diketahui untuk pemutakhiran data Bansos butuh 1,3 T. Bu Risma bilang bisa bahkan terlalu besar, maka demikian tentu harus lebih maksimal. Kedepannya DTKS akan dimutakhirkan dan link dengan data kependudukan secara nasional sehingga tidak ada lagi data yang asal-asalan atau fiktif. Apalagi ini sangatlah besar, kemungkinan yang diungkap adalah 16 juta lebih data fiktif selama ini terpelihara. Pantas saja Kemensos dibilang ladangnya tikus kalo kata Gus Dur korupsinya besar-besaran bahkan atas nama fakir miskin lagi. Ckckckckc, bayangin aja Bansos 300ribu dikali aja 16 juta sama dengan 4,8 T. Itu duit lhoo. KPK dan BPK kemana aja coba? Kemudian reformasi bagaimana penyaluran bansos kedepan oleh karena berbasis digital kedepannya bisa via transfer atau kantor pos bukan lagi melalui RT/RW atau Kelurahan. Maka demikian tentu tiap masyarakat utamanya Lansia harus diedukasi dan diajak untuk membuka rekening agar mereka bisa secara penuh dan transparan mendapatkan bantuan yang disalurkan, tidak ada potong memotong atau salah sasaran lagi.
