Penghapusan Penyelenggaraan Ujian Nasional

 Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Wilayah nusantara yang sangat luas ini menimbulkan banyak perbedaan dan keunikan tersendiri pada setiap daerah. Karena keluasannya tersebut membuat sistem pemerintahan pusat kurang bisa diterima dengan baik dan merata di beberapa daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik indonesia ini. Salah satu masalah yang tak kunjung mereda adalah masalah pendidikan. Di setiap daerah kualitas dan mutu pendidikan berbeda-beda, hal membuat kemajuan di setiap daerah juga berbeda, terutama daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan cenderung memiliki catatan yang buruk mengenai sistem pendidikannya.

Sistem pendidikan di Indonesia dijalankan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Beberapa kali kurikulum di Indonesia diperbaharui untuk memberikan sistem pendidikan yang lebih baik, namun pada kenyataannya perubahan-perubahan tersebut tidak memberikan hasil yang memuaskan, justru sebaliknya, pendidikan di Indonesia saat ini semakin memprihatinkan. Hal yang sedang dalam perbincangan beberapa tahun belakangan ini adalah mengenai Ujian Nasional (UN). Ujian Nasional merupakan amanah Undang-undang No 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Ujian Nasional memiliki tujuan yang sangat baik, diantaranya yaitu untuk pemetaan mutu program pendidikan dan/atau satuan pendidikan, sebagau pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, serta sebagai dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Namun, pada kenyataannya Ujian Nasional tidak berjalan sebagai mana yang diharapkan pada awal penyelenggaraannya. Banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan penyelenggaraan Ujian Nasional ini untuk memperoleh keuntungan pribadi yang akhirnya membuat penyelenggaraan Ujian Nasional ini menjadi tidak berguna.

Karena banyak terjadi penyelewengan pada penyelenggaraan Ujian Nasional tersebut, pemerintah sempat berencana untuk menghapuskan penyelenggaraan Ujian Nasional. Hal ini banyak mendapatkan respon yang positif tetapi ada juga yang menentang penghapusan Ujian Nasional. Saya sangat setuju dengan dihapuskannya penyelenggaraan Ujian Nasional, khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Penyelenggaraan Ujian Nasional pada tingkat SMP dan SMA hanya menjadi santapan lezat bagi beberapa orang yang ingin mencari keuntungan pribadi. Penyelenggaraan Ujian Nasional saat ini sudah tidak asing lagi dengan bocoran-bocoran soal yang telah menjadi rahasia umum. Bocoran soal ataupun kunci jawaban semakin dilakukan secara terbuka dan terang-terangan tanpa ada rasa takut. 

Tidak hanya para siswa-siswi yang terlibat dalam pembocoran soal, para guru dan staf di sekolah pun turut andil dalam tindakan penyelewengan ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan adalah, guru yang dengan terbuka memberikan kunci jawaban pada murid didiknya agar murid di sekolahnya dapat lulus 100%.

 Hal ini mejadi tidak sesuai dengan tujuan awal diadakannya penyelenggaraan Ujian Nasional, yaitu untuk melihat kompetensi siswa selama menempuh pendidikan di sekolahnya. Dengan mudahnya mendapatkan kunci jawaban membuat para murid tidak lagi khawatir menghadapi Ujian Nasional, bahkan tidak melakukan persiapan yang matang seperti belajar. 

Para murid menganggap bahwa semuanya akan lulus sekalipun tidak dapat mengerjakan soal dengan baik, karena menurut mereka, bapak ibu guru yang ada di sekolahnya akan membantu mereka untuk mendapatkan kelulusan, dan apabila ada muridnya yang tidak lulus maka sekolah tersebut akan mendapat teguran dari pemerintah setempat dan menurunkan akreditasi dari sekolah tersebut, maka dari itu para guru dan staf di sekolah ikut bermain dalam penyelewengan penyelenggaraan Ujian Nasional ini.

Mutu pendidikan di Indonesia dengan adanya penyelenggaraan Ujian Nasional ini bisa dikatakan semakin bobrok, karena setiap murid tidak lagi memiliki semangat untuk belajar dan menganggap bahwa pada akhirnya nanti yaitu saat Ujian Nasional mereka akan dibantu oleh gurunya sendiri. Masalah penyelenggaraan Ujian Nasinal ini ternyata tidak hanya pada penyebaran kunci jawaban, tetapi penyelenggaraan Ujian Nasional ini menjadi lahan bisnis bagi beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Mereka bekerja sama dengan pemerintah pusat atupun daerah untuk mendapatkan kunci jawaban dari Ujian Nasiona, dan setelah mendapatkannya mereka menjual setiap kunci jawaban tersebut dengan harga yang cukup menggiurkan. Hal ini seperti menjadi rahasia umum, karena hampir setiap guru ataupun pejabat daerah setempat mengetahui adanya tindak penyelewangan ini tetapi tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Moral para pendidik di Indonesia saat ini sudah sangat buruk. Membuat sebuah sistem pendidikan tidak bertujuan untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa tetapi hanya mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi masing-masing. Penyelenggaraan Ujian Nasional ini menjadi salah satu contohnya. Hasil yang diterima oleh setiap murid dari Ujian Nasional ini bukanlah hasil yang murni. Nilai yang para murid dapatkan bukanlah cermin dari kepandaian atau kecerdasan seseorang.