Media-media nasional sudah umum diketahui berpolitik. Berita-berita mengarah ke salah satu kubu politik. Entah berita me"naik"kan atau men"jatuh"kan ke salah satu kubu politik.
Ada media di daerah "x" yang nampak kabur saya lihat entah kubu mana di"naik"kan dan di"jatuh"kan. Di daerah "x" ini, jelas sudah terpecah-pecah beberapa kubunya. Tapi sekali lagi, tak tampak kubu mana dinaikkan atau dijatuhkan oleh media daerah ini. Atau jangan-jangan ini tandanya media di daerah "x" ini netral. Atau dimodali semua kubu. Jadi, nulis ya sesuai fakta, akurat, tanpa dikurangi dan dilebih-lebihkan. Nah, makin mantaplah kalau begitu.
Kalau sudah begitu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat pun tak perlu habisin dana yang berencana bikin program buat bentuk KPI di daerah-daerah. Lagian, media di pusat saja belum bisa sepenuhnya dikontrol dan dikawal, tapi kenapa udah nambah urusan mau kontrol dan kawal media di daerah. Gimana tuh Pak KPI Pusat (tanya konfirmasi ini ya?)
***
Semoga benar-benar ideal media massa seperti spirit pasal 3 ayat 1 UU No 40 Tahun 1999. Disebutkan “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial”
Paling berat peran media ini ya di kontrol sosial. Peran ini mencakup kontrol penguasa (pemodal) agar tak menyalahkan uang dan kekuasaan demi kepentingan sendiri bukan untuk rakyat. Nah, media biasa menjadi lemah di depan penguasa (pemodal). Duh, mediaku sayang.
Kalau sudah lemah di depan kedua ini, maka rincian-rincian perannya yang lain dari "kontrol sosial", akan sulit terlaksana. Rincian lainnya, misalnya berusaha menegakkan nilai-nilai kehidupan demokrasi dalam masyarakat, mendorong penegakan aturan hukum dan hak azazi manusia (HAM) dan menghormati perbedaan dalam masyarakat, mengembangkan pendapat masyarakat secara umum berdasar informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan kritis, memberikan koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
Ayolah, Med, sebenarnya ente lebih kuat jika mampu melampaui penguasa dan pemodal ini. Media harus jadi penguasa dan pemodalnya bagi dirinya sendiri, sehingga tak perlu ditekan, ikut, manut, bergantung sama si pemodal dan penguasa itu. Jika media sudah jadi penguasa dan pemodal untuk dirinya sendiri tanpa tekanan luar, paling ujian berat media selanjutnya adalah diri media itu sendiri. "Musuhmu sebenarnya ada dalam dirimu sendiri". Begitu kata bijak.
Maksud kata bijak itu berkait media ini, apakah pada tingkat ini nanti, media benar membawa nilai yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat umum atau kepentingan media itu sendiri (modal dan kuasa) serta sekelompoknya? Jika tak bisa kontrol diri (musuhnya), tentu berakibat memproduksi berita yang kelihatan cerdas dengan maksud-maksud untuk menaikkan, menaikkan, menaikkan media saja (dan sekelompoknya) tapi abai kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan media informasi, hiburan, pendidikan, dan kontrol sosial sebagaimana spirit pasal itu.
Akhirnya, media itu jatuh lagi tingkat, levelnya. Tak lagi bisa diharapkan memberi kontrol sosial ketika kontrol atas dirinya saja tak bisa.
Jika media sudah jatuh levelnya begitu, sungguh menyakitkan dan menyedihkan dilihat diri atau masyarakat. Tak bisa kontrol "nafsunya". Sudah dilampaui penguasa dan pemodal, tetapi di ujung-ujung kalah sama diri (nafsu) media. Sesungguhnya sebaik-baik media adalah yang bermanfaat buat kepentingan masyarakat. Manfaat untuk masyarakat itu seperti yang terangkum dalam pasal itu, pasal 3 ayat 1 UU No 40 Tahun 1999. Entah kata bijak siapa ini. Tapi jika benar, ambillah, sekalipun keluar dari mulut anjing. ***
