Pembangunan moda transportasi berbasis rel yang membentang dari sepanjang 142 KM menyambungkan Jakarta dengan Bandung menuai beragam kontroversi. Mega proyek dengan nama Kereta Cepat Indonesia China. Kontroversi yang baru-baru ini muncul ialah permintaan dari pihak China Development Bank agar pihak pemerintahan Indonesia bersedia menutupi pembengkakan biaya pembangunan dengan menggunakan biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini tentu saja mendapat reaksi negatif dari berbagai irisan masyarakat.
Pada awalnya, Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT melakukan studi proyek kereta cepat bersama menggandeng perusahaan dari Jepang, Japan International Corporation Agency atau JICA.
Hasil studi saat itu menghasilkan cetak biru kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dengan kota Surabaya dengan jalur sepanjang 784 KM. Nantinya kereta cepat tersebut diproyeksikan dapat menempuh perjalanan melintasi pulau jawa dengan waktu tempuh 5,5 jam  dengan rata rata kecepatan 160km per jam.
Setelah melakukan berbagau jenis pertimbangan, pemerintah pun membuka lelang proyekbagi negara -- negara yang ingin masuk. Jepang membawa proposalnya ke Jakarta pada 26 Agustus 2015. Kemudin disusul Cina yang mengirimkan proposalnya pada 30 Agustus 2015.
Jepang dengan proposalnya menawarkan pinjaman untuk proyeknya dengan skema masa waktu 40 tahun dengan bunga 0.1% per tahun dan masa tenggang selama 10 tahun.Jepang dengan usulannya yang terbaru menawarkan jaminan pembiayaan langsung dibantu oleh pemerintah Jepang.
Berbed dengan proposal yang diajukan Cina yang menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi tetapi mempunyai jangka waktu bayar yang lebih panjang. Ditawarkan pinjaman sebesar US$ 5,5 miliar dengan jangka waktu pembayaran 50 tahun dan bunga 2% tahun. Pada akhirnya, pemerintah memilih Cina untuk mengerjakan proyek kereta cepat Jakarta Bandung dibawah perusahaan Kereta Cepat Indonesia China yang merupakan perusahaan konsoriium dari BUMN dan China Railways dengan business to business scheme.
 Namun semenjak proses  Groundbreaking, proyek KCIC sudah terkendala pembebasan lahan yang berekepanjangan sehinga pendanaan yang tak kunjung terealisasi, menyebabkan proyek menjadi mandek dan pembengkakan biaya. Menurut beberapa sumber, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung awalnya diestimasi hanya memakan biaya US$ 5,5 miliar, kemudian membengkak jadi US$ 5,8 miliar dan meningkat lagi jadi US$ 6,07 miliar. Saat itu ditargetkan pembangunannya bisa selesai 2019.
