Pemutusan hubungan kerja (PHK) kini menghantui para buruh. Betapa tidak, sederet perusahaan dari berbagai sector pun sudah melakukan PHK massal. Mulai dari perusahaan manufaktur, baja, telekomunikasi hingga perusahaan startup yang sudah menjadi unicorn.
Dilansir Mediaindonesia.com (15/02/2020) PT. Indosat mengakui telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada 677 karyawannya pada jumat (14/02/2020). Perusahaan menyebut PHK tersebut merupakan langkah dari upaya transformasi perusahaan untuk bertahan di era disrupsi.
Selain Indosat, berita PHK massal juga terjadi di perusahaan besar seperti PT. Krakatau Steel Tbk (KRAS) berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sejumlah karyawannya dalam rangka restrukturisasi. Awalnya PHK diperkirakan mencapai 1.300 orang. Jumlah itu terdiri dari karyawan organik dan outsourching. PHK disebut sebagai langkah KS untuk restrukturisasi perusahaan (Detikfinance, 17/02/2020).
CNBC Indonesia (16/09/2019) juga mengutip, salah satu startup unicorn tanah air, Bukalapak, memutuskan untuk merubah fokus perusahaan dari sebelumnya mengejar pertumbuhan menjadi mengejar profit. Langkah awal tersebut dimulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan karyawan. Sebelumnya CNBC Indonesia melaporkan Bukalapak melakukan PHK terharap ratusan karyawan. PHK ini dilakukan pada beberapa divisi termasuk marketing dan engineering.
Jika membaca fakta-fakta berita PHK diatas tentulah ini adalah dampak dari disrupsi. Disrupsi adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disrupsi berpotensi mengganti pemain lama dengan pemain baru. Disrupsi menggantikan teknologi lama yang serbafisik dengan teknologi digital yang akan menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat.
Era Disrupsi, Buruh Jadi Korban Kapitalis
PHK massal yang dilakukan perusahaan tentu akan menghantui para buruh. Era disrupsi ini memang menjadi ancaman hilangnya pekerjaan. Belum lagi, perkembangan industry 4.0 menjadikan tenaga manusia tergantikan tenaga mesin. Seluruh badan usaha harus mampu berevolusi dan benar-benar berinovasi, membentuk kembali model bisnis dengan cara-cara baru agar tidak ketinggalan zaman. Padahal tidak semua pekerjaan bisa menggunakan mesin atau robotic.
Harusnya pemerintah lebih antisipatif terhadap permasalahan ini. Namun, gelombang PHK massal tidak bisa dibendung dalam kepemimpinan rezim Jokowi. Mulai dari lembaga perbankan hingga perusahaan startup tidak lepas dari PHK massal. Kondisi ekonomi yang tidak stabil menjadi alasan klasik untuk melakukan rasionalisai para pekerja. Salain itu, wajah rimba sangat nampak dalam system  kapitalis, yakni pemodal besar akan mengalahkan pemodal kecil. Sehingga kekayaan dan kepemilikan berbagai sektor industri akan berputar hanya pada pemilik modal besar saja. Karena, prinsip dalam sistem kapitalis adalah para pemilik perusahaan mengeluarkan modal sekecil-kecilnya dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sehingga rakyat di sini yang akan menjadi korban para pemilik modal yang mengikuti tren global.
Selama negeri ini masih menganut system kebebasan kepemilikan dalam ekonomi atau biasa disebut system kapitalis liberal maka akan semakin nyata pula kegagalan ekonominya. Konsep yang diadopsi dari system kapitalis sampai kapan pun tidak akan pernah membawa kesejahteraan bagi rakyat. Alih-alih mensejahterahkan rakyat, pemerintah justru berlepas tangan dan membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Kran investasi yang dibuka selebar-lebarnya ternyata tidak menyerap tenaga kerja secara signifikan, tetapi hanya menguntungkan bagi pihak kapitalis.
Kesejahteraan dalam system kapitalis pada faktanya hanya dinikmati oleh segelintir orang yaitu penguasa dan pengusaha. Sehingga kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang selaras dengan kepentingan mereka dan tidak jauh dari intervensi pihak asing. Tentu hal ini menegaskan bahwa Negara ini lemah secara kedaulatan politik dan ekonominya.
Islam Memberikan Solusinya
Di dalam Islam, terdapat system pemerintahan yang menerapkan syariat sebagai dasar utama untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyatnya yaitu Khilafah. Dalam Khilafah, negara wajib menciptakan lapangan kerja agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan. Selain itu, negara juga berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan primer setiap anggota masyarakat, seperti sandang, pangan, dan papan. Negara juga diharuskan memberi jaminan terpenuhinya tiga kebutuhan pokok kolektif masyarakat yakni kesehatan, keamanan, dan pendidikan.
Islam juga mewajibkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dikelolah sepenuhnya oleh Negara. Rssulullah SAW bersabda "Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api" (HR. Abu Daud). Dalam arti bahwa SDA yang dimiliki oleh Negara harus dikelola untuk kemaslahatan umat. Sehingga dalam pengelolaan SDA tidak ada lagi campur tangan swasta apa lagi pihak asing. Pengelolaan SDA ini akan memberikan peluang bagi Negara untuk membuka industri-industri baru yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Negara juga harus mampu menjamin kebutuhan pokok rakyatnya. Dengan cara mendistribusikan barang dan jasa kepada orang-perorangan di tengah-tengah umat atau masyarakat bukan distribusi barang dan jasa secara kolektif atau rata-rata. Dalam hal ini, system pemerintahakn Khilafah berkewajiban untuk mengawasi sirkulasi kekayaan Negara, baik itu kepemilikan umum maupun Negara agar tidak terjadi pemanfaatan yang hanya dinikmati oleh segelintir orang.
Maka dari itu, peran pemimpin dalam suatu Negara sangatlah peting untuk mewujudkan kesejahteraan yang nyata dan merata bagi masyarakat, dan tentu hal ini hanya akan kita jumpai dalam system pemerintahan islam yakni Khilafah. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW "Sesungguhnya al-imam (Khalifah) itu perisai, dimana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya" (HR. Al-Bukhari dan Muslim) dan juga dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda "Seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyatnya" (HR Bukhari-Muslim).
Wallahu a'lam bish shawab
Oleh : Fatmala, S.E
( Aktivis Dakwah, Mahasiswa Pascasarjana Unismuh Makassar)
