Secara pribadi saya salut dengan kebijakan satu harga BBM di Papua. Memang sudah seharusnya Papua menerima produk-produk dengan harga yang sama dengan yang dijajakan di Pulau Jawa. Tidak cuma di Papua, tetapi harapan ini tentu juga buat segenap daerah di Indonesia.
Tetapi saya tidak tahu, mengapa Jokowi terkesan begitu cepat mengklaim kalau kebijakannya itu sudah sukses sempurna. Apakah karena Presiden yang tidak tahu situasi, atau pembuat pidatonya yang salah mendapat informasi? Yang jelas, dalam acara Munaslub Hanura, Rabu malam (21/12), Jokowi menyatakan, “Bensin di Papua dan Jawa sekarang harganya sama.” [1] Harga BBM di Papua sudah sama dengan Pulau Jawa? Sudah Rp 6.500? Masak sih?
Maaf jika kemudian saya menyangsikan pernyataan Presiden ini. Kita tahu, birokrasi Indonesia bukan seperti pistol. Ketika pelatuk ditekan lantas peluru melesat tepat ke sasaran. Kita tahu selama ini amat banyak program-program pemerintah yang bersifat “macan kertas”. Bagus di permukaan, tetapi timpang dalam pelaksanaan.
Kembali pada pernyataan presiden itu, iseng-iseng saya terdorong untuk berselancar. Dan akhirnya saya temukan bahwa kebijakan Jokowi ini kemungkinan besar pun timpang.
Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw mengakui bahwa penyelewengan harga BBM masih terjadi di tingkat pengecer. Harganya dinaikkan berkisar Rp 12.000 hingga Rp 15.000. [2]
Wargadi desa Puai, Kabupaten Jayapura, Papua diketahui masih membeli bensin satu liter seharga Rp 10 ribu-Rp 15 ribu sampai pertengahan Desember ini. Di Yahukimo, Papua lebih parah lagi. Para penjual BBM eceran di Dekai bahkan disinyalir mematok harga sesuka hati. Harganya mulai Rp 25.000, jika dibeli di Pelabuhan Lokbon.
Tetapi kalau sudah masuk kota bisa berlipat-lipat lagi. “Kalau yang jual orang pendatang (Non Papua) Rp 50 ribu perliter. Tapi, kalau orang asli Papua harganya lebih mahal lagi antara Rp 60 ribu sampai Rp 70 ribu per liter,” kata Anggota DPRD Yahukimo Yori Silib, Selasa (20/12/2016) [3]
Pernyataan Yori Silib ini masih lumayan, ketimbang pengakuan masyarakat Yahukimo lainnya. Sebelumnya, diketahui Rabu (7/12) lalu harga bensin di Yahukimo cuma Rp 30- 35 ribu, besoknya naik jadi Rp 50-60 ribu, lalu naik lagi jadi 80 ribu/liter. Senin (12/12) harga seliter bensin di Yahukimo sudah sampai Rp 100 ribu. Besoknya, naik lagi jadi Rp 130 ribu. [4]
Sampai Selasa (20/12), saya masih dapat posting WA dari seorang kawan di Sorong, bahwa seliter bensin di Aimas, bisa mencapai Rp 10.000. Padahal, Aimas itu ibukota kabupaten Sorong, Papua Barat. Bagaimana harga di pedalaman Papua lainnya? Kemungkinan besar harganya lebih tinggi kan?
Intinya saya berharap Presiden Jokowi jangan cepat menepuk dada-lah. Cross-check dulu ke lapangan sebelum membuat pernyataan kesuksesan yang prestisius semacam itu.
Kita sadar kalau kebijakan satu harga di Papua itu memang tidak gampang. Tentu sebagai warga negara kita wajib mendukung niat mulia Presiden Jokowi. Tetapi, kalau rencana itu belum pasti tuntas paripurna tidak perlu pula cepat merasa sukses. Jangan sampai nanti rakyat Papua merasa jadi objek klaim kesuksesan yang belum sepenuhnya mereka rasakan.
