Latar Belakang
Pada bulan agustus 2019, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyatakan pemindahan Ibu kota Republik Indonesia serta meminta izin kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Rencana pemindahan ibu kota tersebut telah melalui kajian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas RI). Ibu kota baru nantinya tidak hanya menjadi simbol identitas bangsa, namun menggambarkan kemajuan bangsa. Letak pembangunan ibu kota baru yang berada di luar Pulau Jawa juga diharapkan menjadi titik awal pemerataan dan keadilan ekonomi serta pembangunan di seluruh Indonesia.
Presiden telah memutuskan pembangunan ibu kota ini di daerah Kalimantan Timur lebih tepatnya di sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara. Namun, jika pemindahan ibu kota ini benar terlaksanakan akan ada banyak dampak dari berbagai aspek akibat pembangunan ibu kota ini seperti dampak sosial, ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dibahas lebih lanjut mengenai upaya pemerintah dalam wacana pemindahan ibu kota baru sebagai upaya pemerataan dan pembangunan ekonomi.
Konsep Tata Ruang Pemindahan Ibu Kota Baru
Urgensi pemindahan ibu kota negara dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah pertumbuhan urbanisasi yang tinggi yang menyebabkan kemacetan dan kualitas udara menjadi tidak sehat. Indeks kemacetan di Ibu Kota Jakarta berada di peringkat ke-7 dari 403 kota yang disurvei di 56 Negara (Tomtom, 2018). Karena sebagian besar penduduk ibu kota melakukan mobilitas dengan menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil dan motor, kualitas udara di Jakarta menjadi yang terburuk di dunia berdasarkan survei oleh AirVisual.
Selain itu, daya dukung lingkungan yang semakin melemah di lingkungan Jakarta. Adanya ancaman banjir, gempa bumi, dan tanah turun juga membahayakan keberlangsungan aktivitas terkait urusan negara. Sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir dibawah 10 tahunan. Selain itu, wilayah Jakarta sendiri dekat dengan aktivitas gunung api di Krakatau dan Gn. Gede dan berpotensi gempa-tsunami. Tanah turun di Jakarta juga mencapai 35-50cm dalam kurun waktu tahun 2007-2017.
Indonesia mempunyai visi dan misi untuk membentuk ibu kota ideal dengan menegakkan pilar pembangunan Indonesia 2045, mencakup perkembangan manusia dan penguasaan IPTEK, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan di Indonesia, dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Untuk memenuhi dan mewujudkan visi tersebut diperlukan pengembangan ibu kota negara yang aman dan terjangkau, desain sesuai dengan kondisi alam, mudah diakses dan terhubung dengan kota lain, sirkuler dan tangguh, juga rendah emisi karbon.
Konsep tata ruang dan pembangunan ibu kota baru melibatkan dua kota sebagai penggerak ekonomi. Samarinda sebagai pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi yang diremajakan. Lalu kawasan inti pusat Ibu Kota Negara sebagai inti pemerintahan dan pusat inovasi hijau, dan Balikpapan sebagai aspek dalam sektor migas dan bantuan logistik di Kalimantan Timur. Zonasi Ibu Kota Negara juga dibagi menjadi tiga kawasan yaitu Kawasan Barat Ibu Kota Negara yang terdiri dari pusat perkantoran, kawasan bisnis, pusat pengembangan, dan perguruan tinggi. Lalu, kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) yang terdiri dari pusat pemerintahan nasional dan smart government. Yang terakhir kawasan timur yang digunakan untuk pengembangan hotel bisnis.
Ibu Kota Negara akan menjadi katalis untuk wilayah Kalimantan Timur dengan memanfaatkan keunggulan kota Balikpapan dan Samarinda. 75% dari kawasan IKN ini akan direncanakan menjadi ruang terbuka hijau dimana 65% menjadi area yang dilindungi dan 10% untuk produksi pangan. Selain itu pembentukan K-IKN yang terdiri dari berbagai zona mixed-use dan neighborhood yang mendukung konsep konektivitas sosial. K-IKN merupakan konsep kota di dalam kawasan hutan yang mendukung  gaya hidup yang aktif dan sehat.
Upaya Peningkatan Ekonomi Pemerintah Lewat Gagasan Pemindahan Ibu Kota Baru
Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Negara harus hadir untuk memenuhi kebutuhan semua warga negara, tanpa memandang latar belakang mereka (Wibowo, 2008) dalam konteks regional. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi harus terjadi di seluruh Indonesia. Ini menciptakan keseimbangan dan keadilan pembangunan yang pada akhirnya dihadapi semua elemen masyarakat.
