(Antara kekangan dan kebebasan)
Bagaimana sikap kita sebagai da'i?
Oleh: Farid Priandi, S.Hut
Seorang da'i harus memiliki pandangan luas tentang sistem politik yang diterapkan di Indonesia dan kita harus memiliki pemahaman dengan penerapan sistem politik (siyasah) di masa nabi shalallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat sistem secara umum negara pada masa nabi dan negara kita, maka ada kesamaan penerapan kehidupan bernegara, yaitu kultur Demokratis.Â
Semasa pemerintahan nabi dan Khulafaur Rasyidin, keterbukaan pendapat diberikan kepada seluruh kaum muslimin, kecuali beberapa perkara seperti penetapan aturan-aturan (kebijakan) dan pengangkatan pengganti pemimpin negara, di negara kita sama seperti itu hanya saja di Indonesia dalam penetapan hukum tidak berlandaskan hukum Allah secara mutlak, tapi merujuk dr pemahaman pejabat-pejabat tertentu yang memiliki wewenang dalam penetapan undang-undang, serta pemilihan pemimpin yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan sistem _voting_
Seorang da'i harus anti terhadap feodalisme, Karena bertentangan dengan kultur demokratis dalam kehidupan bernegara, (bukan berarti saya mengatakan demokrasi adalah kultur murni Islam, akan tetapi ada karakteristik dalam negara demokrasi yang ada juga dalam Islam), tentunya di Indonesia dan juga di dalam Islam. Seandainya kultur feodal adalah kultur yang sesuai dengan Islam, maka satu satunya sifat dalam feodalisme yang bisa kita terima adalah "KETAATAN TERHADAP SYARIAT ALLAH" hanya itu, sedangkan kita ketahui bahwa arti dari feodal sendiri adalah:
1. Berhubungan dengan susunan masyarakat yang dikuasai oleh kaum bangsawan;Â
2. Mengenai kaum bangsawan (tentang sikap, cara hidup, dan sebagainya);Â
3. Mengenai cara pemilikan tanah pada abad pertengahan di Eropa.
Kalau kita lihat dari definisi dalam KBBI di atas, maka kita dapat memahami bahwa sebenarnya di Indonesia masih terdapat kultur feodal dalam kepemimpinan sebuah organisasi, lembaga bahkan maupun n*gara (isunya), kita ambil contoh sebuah organisasi yang feodal, yaitu seperti mustyawarah tetap dibuka namun terkadang ada kebijakan-kebijakan yang _Suddenly_ dibuat hanya berdasarkan keinginan para pejabat dalam organisasi tersebut, sehingga menimbulkan melempemnya kultur demokratis yang ada di dalam tubuh organisasi tersebut.
