Rebranding Ibu Kota RI Sebagai Smart City Forest

Melalui penetapan Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada tanggal 15 Februari 2022, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta menuju Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Pemindahan tersebut tidak hanya merupakan ikhtiar Indonesia mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penyebaran konsentrasi penduduk yang selama ini berpusat di Jawa. Namun, pemerintah hendak mendorong IKN menjadi Kota Kelas Dunia yang berbasis pada penguatan sinergi sosio-kultural semua warga.

Pembangunan IKN Nusantara adalah upaya mengakselerasi transformasi sosial menuju terciptanya masyarakat Indonesia yang berperadabanan dan maju sesuai dengan perkembangan jaman. Pemindahan simbol negara tidak cukup dengan membangun fisik IKN namun membangun peradaban baru, memfasilitasi pembentukan ekosistem sumberdaya manusia yang lebih sehat, cerdas dan berkualitas.

Jakarta telah menanggung beban yang cukup berat sebagai pusat pemerintahan dan bisnis sehingga ekositem yang ada tidak lagi sehat. Pencemaran lingkungan dari faktor asap kendaraan dan hilangnya lahan hijau yang telah berubah menjadi hutan beton membuat DKI Jakarta berpredikat sebagai kota dengan kulitas udara terburuk pada 2021. Laporan Kualitas Udara Dunia IQAir 2021 mencatat DKI Jakarta memiliki konsentarasi rata-rata PM2.5. Partikel polusi udara PM2.5 dibentuk dari emisi pembakaran bensin, minyak, bahan bakar dan kayu yang terbentuk saat pembakaran pembangkit listri, proses industry, kompor, perapian, rokok, dan pembakaran kayu rumah. Tentu kualitas udara yang buruk terus menerus ini membahayakan kesehatan penduduk. 

Dampak polusi udara memicu beragam penyakit akibat penurunan fungsi alat vital tubuh. Dari mulai gangguan pada paru, pemicu stroke, penyakit jantung, infeksi saluran pernapasan hingga pneumonia. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengungkapkan polusi udara telah menyebabkan tujuh juta orang meninggal per tahun.  Pencemaran limbah juga membuat air  sungai di Jakarta tak layak konsumsi. 

Semua kondisi itu akan menjadi 'kanker' kehidupan sosial bila terus dibiarkan.  Tidak hanya aspek fisik tapi juga psikologis. Seseorang jadi lebih mudah stres atau emosi yang berimbas ke kebahagiaan individu maupun keluarga   

Di sisi lain, Jakarta juga menghadapi masalah penurunan tanah yang membuatnya rawan dihantam banjir kiriman dari hulu dan abrasi air laut.  Menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), penurunan tanah terjadi akibat tekanan lingkungan dari pembangunan perkotaaan.  Bahkan ada kajian yang memprediksi, Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun ke depan. 

Kota Hijau

Keputusan pemerintah memindahkan ibu kota Jakarta ke Penajam adalah salah satu langkah untuk mengatasi beragam kepelikan itu. Dengan pemisahan ini diharapkan beban Jakarta bisa menjadi lebih berkurang.  Dan yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup penduduk.  

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan pembangunan Ibu Kota Negara Nusatara didesain dengan konsep alam,rendah emisi karbon, aman dan terjangkau dan dibangun nyaman dan efisien melalui teknologi. Kombinasi ini diharapkan dapat menjadi hunian baru yang lebih layak baik dari aspek lingkungan dan juga lebih dinamis dalam menghadapi masa depan.

Pemerintah membangun IKN Nusantara sebagai kota 10 menit. Dari satu titik ke titik lainnya bisa ditempuh dengan 10 menit.  Di kota baru ini pejalan kaki diutamakan. Kendaraan umum dirancang berbasis energi ramah lingkungan. Area hijau mendominasi hampir seluruh pelosok kota. 

Pembangkit listrik tidak menggunakan batubara, tapi berbasis hydropower. Digitalisasi berjalan di semua sektor. Semua sejalan dengan konsep besar ibu kota baru sebagai Smart Forest City. 

Pembangunan ibu kota baru ini memang bukan kerja semalam. Butuh waktu bertahun-tahun agar semua infrastruktur dan sumberdaya manusia Indonesia siap beralih membangun bersama identitas Indonesia di mata dunia. Pemerintah menargetkan baru pada 2045 ibu kota dapat selesai.  Namun kesuksesan membangun IKN tidak bisa hanya bisa dari pemerintah. Butuh kerja sama dan kolaborasi semua pihak dari mulai pemerintah, aparatur sipil negara, tokoh adat, hingga warga lokal. Termasuk penyediaan anggaran pembangunan yang cukup besar membutuhkan campur tangan investor. Namun kita harus jaga dan memastikan IKN yang dibangun dengan berbagai sumber pendanaan tidak akan jatuh ketangan yang salah. Semua kerja bareng itu memiliki tujuan sama yakni mendorong kehidupan inklusif dan berkualitas. Masyarakatnya hidup rukun, harmoni, dan sehat.