Mohon tunggu...
Farida Azzahra
Farida Azzahra Mohon Tunggu... Law Student

A learner and hard worker person. Have an interest in law and political issues.

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Pilihan

Parliamentary Threshold dan Reformasi Sistem Kepartaian

25 Februari 2021   21:42 Diperbarui: 25 Februari 2021   21:53 133 8 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Parliamentary Threshold dan Reformasi Sistem Kepartaian
Sumber: Rumahpemilu.org

Sejak mulai diterapkannya ambang batas parlemen (parliamentary threshold) untuk pertama kalinya pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 lalu, telah terjadi perubahan signifikan dalam mekanisme penentuan partai politik yang akan memperoleh kursi di parlemen. Pengaturan ambang batas parlemen sebesar 2,5 persen pada Pasal 202 Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 telah meloloskan 9 partai politik di DPR dari total 38 partai politik perserta Pileg 2009. Perubahan jumlah ini tentu sangat siginifikan dibandingkan dengan Pileg 1999 dan 2004 yang masing-masing menghasilkan 19 partai politik dan 16 partai politik di parlemen.

Pada dasarnya, tujuan utama dari penerapan parliamentary threshold adalah untuk menyederhanakan partai politik di parlemen. Adapun penyederhanaan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya fragmentasi politik di parlemen serta menciptakan pemerintahan yang lebih stabil. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai parliamentary threshold selalu dimasukan dalam revisi Undang-Undang Pemilu dan terus mengalami kenaikan presentase.

Hasil Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 telah menetapkan parliamentary threshold sebesar 4 persen dan menghasilkan 9 partai politik yang lolos di parlemen pada Pemilu 2019 lalu. Adapun saat ini, tengah dilakukan kembali pembahasan draft perubahan RUU Pemilu dengan wacana kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen setelah pada Juni 2020 lalu tengah sempat beredar wacana kenaikan parliamentary threshold sebesar 7 persen.

Demokrasi dan Potret Multipartai dalam Sistem Presidensial

Gagasan terkait penerapan ambang batas parlemen termasuk usulan kenaikan presentase di setiap Pemilu seringkali dinilai sebagai bentuk 'pejagalan' demokrasi. Terlebih, penerapan parliamentary threshold ini membuat banyaknya suara masyarakat yang terbuang. Terhitung pada Pemilu serentak 2019 lalu terdapat 13,5 juta suara pemilih yang terbuang. 

Permohonan uji materi (judicial review) pun terus diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) guna membatalkan ketentuan parliamentary threshold sejak pertama kali diberlakukan. Namun, penerapan parliamentary threshold masih terus berlangsung hingga saat ini lantaran MK justru menegaskan bahwa pemberlakuan parliamentary threshold ini merupakan bentuk penyederhanaan partai politik dan penguatan sistem presidensial di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Indonesia menerapkan sistem kepartaian multipartai yang mana terdapat lebih dari dua partai politik yang dapat menduduki parlemen. Adapun apabila sistem kepartaian ini dikaitkan dengan tujuan penguatan sistem presidensial sebagaimana yang juga menjadi salah satu dari 5 kesepakatan dasar perubahan Undang-Undang Dasar, penyederhanaan partai politik dalam sistem multipartai ini memang dapat menjadi upaya penguatan sistem presidensial. 

Penyederhanaan partai politik diharapkan dapat mencegah terjadinya fragmentasi politik serta disharmonisasi antara Presiden dan DPR, sehingga mewujudkan pemerintahan yang lebih stabil. 

Namun, penerapan sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial sendiri bahwasanya memang merupakan kondisi yang sulit dijalani dan tengah menjadi paradoks tersendiri. Pada satu sisi, apabila Presiden tidak memiliki dukungan mayoritas di DPR dengan komposisi yang tidak berimbang, maka pemerintahan akan sulit mencapai stabilitas.

Berkaca pada pengalaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhyono (SBY) periode pertama, diketahui bahwa kala itu Partai Demokrat selaku partai pemerintah tidak mendapat dukungan mayoritas di parlemen. Partai Demokrat sebagai partai pemenang Pemilu Presiden hanya mendapat perolehan suara sebesar 7,45 persen dalam Pemilihan anggota legislatif, sementara perolehan kursi terbesar di DPR berhasil diraih oleh Golkar. 

Hal ini kemudian menyebabkan disharmonisasi antara Pemerintah dan DPR, sehingga menyebabkan kebijakan pemerintah cenderung sulit disetujui oleh DPR. Oleh karena hal ini pula lah, maka gagasan pemangkasan partai politik di luncurkan guna mengatasi fragmentasi dan disharmonisasi yang terjadi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x