Mohon tunggu...
Farida Azzahra
Farida Azzahra Mohon Tunggu... Law Student

A learner and hard worker person. Have an interest in law and political issues.

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Refleksi Penegakkan Hukum di Indonesia, Dilematis antara Keadilan dan Kepastian Hukum

28 Maret 2020   19:43 Diperbarui: 28 Maret 2020   19:50 111 1 1 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Refleksi Penegakkan Hukum di Indonesia, Dilematis antara Keadilan dan Kepastian Hukum
Sumber Ilustrasi: Okezone.com

Berbicara mengenai hakikat hukum tidak bisa terlepas dari tiga tujuan utamanya, yakni: kepastian, keadilan, dan juga kemanfaatan (Gustav Radbruch, 1946). Ketiga unsur tersebut dikonstruksikan sebagai tujuan hukum dan menjadi unsur penting yang harus dipenuhi dalam upaya penegakan hukum.

Namun, pada kenyataanya, kepastian dan keadilan seringkali tidak dapat berjalan dengan selaras, bahkan tak jarang keduannya saling bertentangan karena mempunyai tuntutan yang berbeda. Penerapan hukum yang dilakukan selama ini seringkali menciptakan keadaan bahwa kepastian dan keadilan merupakan hal yang tidak bisa didapatkan bersamaan. Kepastian dan keadilan bak suatu perangkat yang "dijual terpisah" dalam suatu kemasan penegakan hukum. Hal ini terbukti dari banyaknya fenomena-fenomena penegakkan hukum di Indonesia yang seringkali dinilai menghapuskan rasa keadilan demi menciptakan kepastian hukum.

Fenomena kasus pembunuhan begal oleh seorang pemuda berinisial ZA di Malang yang terjadi baru-baru ini menjadi salah satu contohnya, dimana pada kasus tersebut ZA sempat didakwa dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Adapun kasus tersebut hanyalah satu dari sekian banyak contoh kedilematisan antara penegakkan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Padahal tindakan yang dilakukan ZA bahwasanya merupakan tindakan pembelaan terpaksa (Noodweer) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 KUHP, dan sebagaimana tindakan pembelaan, maka seseorang yang melakukan pembelaan sudah sewajarnya tidak dapat dipidana.

Pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pun memberi vonis hukuman satu tahun kepada ZA, dan  putusan tersebut dinilai sudah cukup memenuhi rasa keadilan oleh beberapa pihak.

Lantas, antara kepastian dan keadilan manakah yang harus didahulukan?

Kepastian vs Keadilan

Selama ini kepastian selalu dianggap sebagai unsur penunjang hakikat hukum yang utama, bahkan dalam berbagai peraturan peundang-undangan, asas kepastian hukum diposisikan sebagai asas tertinggi, termasuk juga dalam konstitusi Indonesia yang diatur jelas dalam batang tubuh UUD 1945.

Kepastian hukum telah dijadikan perangkat utama dalam pengaplikasian hukum. Namun, apakah sebenarnya esensi daripada kespastian itu sendiri? apakah kepastian hukum memang nyata keberadaanya? dan apakah kepastian hukum merupakan suatu hal yang dapat dicapai?

Pada dasarnya, hakikat daripada kepastian hukum itu sendiri adalah kepastian peraturan (order), norma, dan juga perilaku. Semuanya dimaknai berdasarkan dari konteks di mana kepastikan hukum tersebut diaplikasikan. Kriteria kepastian adalah perspektif masyarakat biasa karena peraturan perundang-undangan mengasumsikan bahwa semua orang memahami norma, setidaknya sebagai instrumen partisipasi yang demokratis.

Pada satu sisi, kepastian hukum dapat dikatakan memiliki tujuan dan dimensi impersonal yang berkaitan dengan kepantingan umum atau kolektif dalam konteks untuk merawat hukum dan peraturan. Namun, di sisi lain, kepastian hukum dapat diterapkan sebagai suatu cara untuk mendapatkan tujuan lain. Dengan kata lain, kepastian hukum adalah kebebasan fundamental dan hak properti yang diciptakan pemerintah.

Perjalanan kepastian hukum kemudian juga menimbulkan berbagai pandangan. Tak sedikit pihak yang memandang bahwasanya kepastian hukum merupakan alat rekayasa yang diciptakan penguasa untuk mengontrol warga negaranya, dan tak jarang peraturan yang diciptakan justru menimbulkan kesewenang-wenangan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN