Masifnya penyebaran pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) berimbas pada segala aspek kehidupan masyarakat. Tidak hanya dalam tatanan sosial kemasyarakatan dengan pembatasan berkegiatan yang melibatkan orang banyak dibatasi. Aspek ekonomi juga menjadi dampak yang tidak bisa dikesampingkan saat ini.
Tentu, hal itu tidak bisa terlepas dari lemahnya geliat perekonomian pasca merebaknya pandemi ini. Tidak sedikit orang yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan tempatnya berkerja, atau ancaman-ancaman lain berupa merumahkan sebagian pekerja lantaran lesunya dunia usaha.
Suatu tantangan yang perlu menjadi atensi bersama agar dampak yang ditimbulkan tidak semakin menyudutkan masyarakat. Pun segala daya dan upaya juga dilakukan pemangku kebijakan lewat pelbagai stimulus untuk meminimalisir dampak Covid-19 di masyarakat khususnya bagi pekerja yang terdampak langsung.
Salah satu upaya pemerintah yang dilakukan ialah pemberian kartu Prakerja bagi mereka yang belum bekerja dan kehilangan pekerjaan akibat Covid-19. Nahasnya, ada satu ihwal menjadikan upaya ini menimbulkan polemik di Masyarakat. Sebab dari anggaran Rp. 20 triliun program tersebut, Rp. 5,6 triliun digunakan untuk pelatihan daring.
Mekanismenya setiap pemegang kartu prakerja akan mendapat dana Rp. 3,55 juta, dengan rincian dana pelatihan Rp. 1 juta, insentif Rp. 600 ribu perbulan selama empat bulan. Selain itu juga ada biaya survei kerja Rp. 150 ribu untuk tiga kali survei.
Konflik KepentinganÂ
Program pelatihan inilah yang menimbulkan tanda tanya besar, sebenarnya program ini untuk siapa ? Sebab jika melihat klausul dan data dari laman resmi kartu prakerja banyak pelatihan daring yang justru hanya menguntungkan bagi mitra kerja yang ditunjuk pemerintah.
Sebab ada delapan mitra kerja yang dilibatkan dalam program tersebut, kedelapannya ialah Bukalapak, Tokopedia, Sekolahmu, MauBelajarApa, Pijar Mahir, Pintaria, Kemenaker dan Skill Academy. Nama terakhir yang penulis sebut merupakan aplikasi digital yang dimiliki Belva Devara, staf khusus milenial presiden.
Salah satu alasan beberapa hari terakhir warganet di media sosial memberikan perhatian serius kepada staf khusus ini. Sebab, kepemilihan aplilasi tersebut dinilai banyak kalangan cukup menimbulkan conflict of interest sebab status dari CEO-nya yang merupakan sosok milenila yang berada dilingkungan istana.
Terlepas dari sengkarut tersebut idealnya ada langkah kongkrit dari pemerintah untuk menjembatani keluhan masyarakat. Tidak dinafikan program kartu prakerja merupakan inisiasi dari Jokowi-KH Ma'ruf Amin semenjak debat Pilpres tahun lalu sebelum merebaknnya Covid-19.
Tentu tidak salah jika saat kondisi normal, ada beragam pelatihan yang ditawarkan untuk para peserta yang berkesempatan mengikutinya. Namun ditengah pandemi seperti saat ini, cukup riskan seandainya hal tersebut dilakukan sesuai mekanisme awal yang direncanakan pemerintah.Â
