Gotong Royong sebagai Bentuk Solidaritas Baru di Tengah Pandemi Covid-19

Indonesia tengah menghadapi gelombang kedua pandemi Covid-19 sejak ditemukannya corona varian Delta yang lebih cepat menular. Dilansir dari Kompas, 4 Juli 2021, penelitian Public Health England menggambarkan betapa cepat menularnya varian ini dengan perumpamaan satu orang yang terinfeksi varian delta akan menularkan kepada 6 orang lainnya.

Seperti yang diketahui, varian delta ini menyebabkan tsunami corona yang menimpa India dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Masyarakat mengantri oksigen, banyak korban berjatuhan dan fasilitas kesehatan yang kolaps. Pada akhirnya, ada warga India yang menghindari tsunami corona dengan pergi ke luar negeri, termasuk ke Indonesia. Tetapi celakanya, pemerintah seakan-akan kebobolan karena tidak ada pengetatan di pintu masuk seperti screening dan aturan karantina yang mengikat bagi WNA.

Alhasil kasus Covid-19 di Indonesia meledak dan luput dari perkiraan pemerintah. Dari situs covid19.go.id dapat dilihat, pada 8 Juni 2021 tercatat penambahan 6.294 kasus baru positif Covid-19, selang sebulan hingga 8 Juli 2021 kasus melonjak naik menjadi 38.391 kasus baru. 

Lalu, Apa yang dilakukan oleh pemerintah?

Dahulu kita mengenal kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sebagai langkah dalam menangani pandemi Covid-19. Kemudian, kita disambut dengan slogan “new normal” sebagai era untuk beradaptasi terhadap pandemi ini dengan harapan kasus akan terus stabil dan teratasi hingga target vaksinasi selesai.

Aktivitas masyarakat seakan-akan sudah bisa berjalan seperti biasa dengan catatan “new normal”, tetapi terkadang suatu konsep tidak berjalan mulus dalam penerapannya. Hingga pada akhirnya muncul corona varian Delta yang membuat new normal merupakan bayang-bayang utopis saja, bahwa Covid-19 tidak dapat disepelekan.

Pemerintah saat ini menetapkan kebijakan yang hampir serupa dengan PSBB, yakni PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang biasanya diikuti dengan kata “Mikro” dan ditemui di unit terkecil dalam masyarakat seperti di sekitar lingkungan RT. Tetapi saat ini PPKM tersebut berlaku secara “Makro” atau dikenal sebagai PPKM Darurat Jawa-Bali yang berlaku 3-20 Juli 2021.

Jika kita melihat esensi dari PPKM Mikro yang diberlakukan sebelumnya, kebijakan ini membuat upaya mitigasi Covid-19 dilakukan mulai dari unit terkecil masyarakat. Contohnya, jika masyarakat merasakan gejala terpapar Covid-19 mereka dapat melapor ke RT setempat. Semua koordinasi dimulai dari tingkat terkecil dalam masyarakat, upaya mitigasi dilakukan melalui kebijakan masing-masing wilayah.

Seperti yang terjadi di Desa Tambakrejo, Kabupaten Malang. Saat PPKM Mikro diberlakukan, masyarakat secara sadar membantu tetangganya yang merasakan gejala positif Covid-19 dengan suplai kebutuhan pokoknya.