Demokrasi, Melibatkan atau Memperdaya?

Oleh : Farah Fauziyyah Ramadhani

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem pemerintahan Demokrasi. Seperti yang kita ketahui Demokrasi adalah sistem Pemerintahan suatu negara yang melibatkan rakyat dalam menjalankan dan mengatur pemerintahannya. Pelibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Negara yang menganut sistem demokrasi ini selalu mengatakan segala kegiatan atau kebijakannya atas nama rakyat, namun hal itu tidak selalu benar. 

Demokrasi ini telah diatur dalam berbagai landasan hukum seperti yang terdapat dalam UUD 1945. UUD 1945 sebagai konstitusi Negara yang telah mengalami empat kali perubahan, secara nyata mengatur dan mengakui demokrasi sebagai mekanisme pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang" Pasal tersebut memuat dua prinsip. Pertama, prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi dan yang kedua adalah prinsip Negara hukum. 

Dari hal tersebut mengandung makna bahwa rakyat memiliki hak dan kekuasaan dalam bernegara. Selain itu, wujud nyata Indonesia sebagai Negara demokrasi juga dapat dilihat pada pasal 6A yang mengatur mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secaralangsung, serta Pasal 18 ayat (3) dan (4) yang mengatur mengenai pemilihan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pasal 6A dan 18 (3) dan (4) memiliki makna bahwa rakyat berpartisipasi secara langsung dalam membentuk suatu pemerintahan. 

Dalam hal itu keterlibatan rakyat sangat berpengaruh besar dalam setiap pemungutan suara, satu suara rakyat dapat merombak hasil yang sudah ada. Peran negara dalam hal ini adalah memfasilitasi segala kegiatan yang mencakup ruang lingkup nasional terutama dalam hal kepentingan negara dan rakyat.

Berbicara mengenai Negara pasti tidak terlepas dari geopolitik. Geopolitik ini merupakan penggunaan politik disuatu wilayah. Dalam perpolitikan disebuah negara pasti terdapat pemerintahan pusat dan daerah. Walaupun secara perlahan pemerintah pusat sebagai wujud tertinggi  dari negara kembali memegang kendali secara efektif, namun gelombang desentralisasi tetap bergerak sehingga secara geopolitik diperlukan suatu kompromi yang konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah. 

Namun banyak dari perwakilan masyarakat yang duduk di kursi pemerintahan ini tidak berkompeten dalam bidangnya, sehingga tidak mengherankan kesejahteraan rakyat masih belum terwujud secara baik dan kasus korupsi tetap meningkat. Dalam pemerintahan demokrasi ini rakyat membayangkan kehidupan yang sejahtera, mendapat segala kebebasan dalam bernegara, terjaminnya hak asasi tiap warga negara. 

Nyatanya, sistem demokrasi ini terkesan memperdaya masyarakat dalam menjalankan pemerintahan untuk memperlancar segala kegiatan negara. Elit-elit politik yang memiliki kuasa lebih tinggi dari masyarakat lainnya lebih mudah mempengaruhi secara vertikal ke bawah dalam kepentingan pribadi maupun kelompoknya. 

Dalam hal pemilihan umum contohnya, para elit politik berlomba-lomba memberikan pengaruh serta material yang tidak seharusnya kepada masyarakat yang akan memberikan suara. Demokrasi disini memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk teribat langsung dan bebas memberikan hak pilihnya kepada siapapun yang dipercaya sesuai kriteria pribadi masing-masing. 

Namun, dimana letak kebebasan itu ketika masyarakat justru digiring untuk berada di satu pihak tertentu dan tidak memilih berdasarkan keinginannya? Kegiatan ini seperti sudah menjadi tradisi yang melekat pada elit-elit politik juga masyarakat Indonesia. Masyarakat yang lebih mementingkan materi pasti mudah terpengaruh oleh iming-iming bodoh yang diberikan oleh elit politik tanpa alasan yang pasti. 

Selain pemilihan umum, masih banyak segala bentuk kebijakan negara atau publik yang diatasnamakan kepentingan rakyat. Bahkan, hingga saat ini kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan oleh negara cenderung dirasakan merugikan masyarakat.