MACC Malaysia
Peristiwa menggemparkan terjadi di negeri Jiran, Malaysia pada tahun 2015. Perdana Menteri Malaysia kala itu Najib Razak terlibat ke dalam skandal 1MDB.
Dengan gagahnya, Najib melakukan sejumlah tindakan yang mengecam eksistensi pemberantasan korupsi di Malaysia.
Lembaga anti korupsi yang berhasil mengupas kasus Najib bernama Malaysian Anti Corruption Commission (MACC). MACC didirikan pada tahun 2009 yang menggantikan Badan Pencegah Rasuah.
Najib Razak kala itu, melakukan berbagai tindakan kontraproduktif terhadap beberapa Lembaga negara di Malaysia. Di antaranya adalah pemecatan seorang Jaksa Umum Abdul Gani Patail, yaitu pemimpin satgas multilembaga yang bertugas untuk menyelidiki klaim penyelewengan dana yang melibatkan Najib dan 1MDB.
Tidak hanya itu, mantan pimpinan MACC juga mengalami terror dan intimidasi pada saat mengusut skandal Najib. Hingga akhirnya, hal ini mengantarkan Malaysia menjadi negara dengan rangking korupsi ke 61 dunia (negara yang banyak korupsinya).
NACC Thailand
Sejarah unik ditorehkan oleh Thailand, negara ini terlebih dulu membuat Undang-undang anti korupsi. Permasalahan korupsi di bawah wewenang kepolisian yang mana melakukan penindakan sesuai dengan hukum pidana. Akan tetapi dalam kenyataannya, korupsi semakin massif dan kepolisian tidak dapat mengendalikan secara maksimal.
Lalu di tahun yang sama pada 1975 pemerintah mengizinkan berdirinya Office of the Commission of Counter Corruption (OCCC). Meskipun belum dibentuk Lembaga resmi, akan tetapi OCCC diberikan kekuasaan untuk memerangi korupsi, meskipun hanya dalam batas tertentu. Lagi-lagi, lembaga semacam ini tidak maksimal. Praktik korupsi di negeri Gajah Putih itu pun kian marak.
Setelah 34 tahun kemudian, pada 2009 dibentuklah secara resmi National on Anti Corruption Commission (NACC), lembaga ini terdiri dari 99 orang. NACC selanjutnya memiliki tugas dan wewenang melakukan penyelidikan serta penuntutan kasus korupsi, termasuk juga pencegahan korupsi.
Akan tetapi, pada tahun 2017 pemerintah Thailand mengumumkan undang-undang baru yang mengatur Lembaga ini hanya boleh mempublikasikan ringkasan daftar asset dan kewajiban pemegang jabatan politik, termasuk angggota kabinet dan hakim Mahkamah Konstitusi di negara itu.
Praktik pengurangan wewenang ini lebih kecil dari undang-undang sebelumnya, yang menuntut NACC membolehkan mengumumkan daftar secara lengkap kepada publik dan media sehingga mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Sebagai prestasi penting, sejumlah politisi telah diperiksa oleh publik dengan cara ini. NACC telah berhasil mengeluarkan jabatan Menteri dalam negeri dan melarang politisi veteran mendiang Maj-General Sanan Kachornprasart untuk melakukan kegiatn politik selama lima tahun, karena telah membuat deklarasi aset palsu.
NACC harus terus berjuang untuk memperbaiki peringkatnya, saat ini Thailand di level menghawatirkan pada rangking 99 dunia dari 140 negara yang di survey.
