Perubahan Sistem Zonasi PPDB 2020

Sistem zonasi merupakan sistem yang mengharuskan peserta didik baru memilih sekolah yang memiliki radius terdekat sesuai domisili masing-masing peserta. Sistem zonasi yang telah diterapkan pada tahun 2019 mendapatkan banyak kritik dari masyarakat, pasalnya sistem tersebut dianggap kurang berjalan dengan baik dan masih diperlukannya perbaikan-perbaikan. 

Seperti sebuah anekdot "ganti menteri ganti kebijakan", sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, Nadiem Makarim membuat empat kebijakan baru yang disebut empat program pokok kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar", salah satu kebijakannya adalah soal sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang ditandatangani Mendikbud Nadiem Makarim pada 10 Desember 2019 memastikan PPDB 2020 tetap menggunakan sistem zonasi. 

Namun, penerapannya berbeda dengan PPDB 2019 kemarin. Mendikbud menyampaikan penerapan PPDB 2020 akan lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah.

Lalu apa saja perbedaan antara PPDB 2019 dengan PPDB 2020? Salah satu perbedaan yang paling mendasar adalah kuota siswa dari jalur zonasi. 

Dalam sistem zonasi PPDB 2019, kuota jalur zonasi adalah minimal 80 persen dari total 100 persen. Sisanya diperuntukkan untur jalur prestasi dan jalur perpindahan. Sedangkan, pada PPDB 2020 kuota jalur zonasi berkurang menjadi 50 persen. 

Dengan demikian skema kuota jalur zonasi PPDB 2020 berubah menjadi: jalur zonasi 50 persen, afirmasi 15 persen, pindahan 5 persen dan jalur prestasi 30 persen.

Dari kebijakan PPDB 2020, Kemendikbud ingin mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Daerah tersebut berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasinya.

Pemerataan akses dan kualitas pendidikan tentunya perlu diiringi dengan pemerataan kuantitas dan kualitas guru, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru. Zonasi tidak hanya mengatur pemerataan kualitas sekolah dan peserta didik, tetapi juga menitikberatkan pada peran dan kompoisisi guru di suatu daerah.

"Pemerataan tidak cukup hanya dengan zonasi. Dampak yang lebih besar lagi adalah pemerataan kuantitas dan kualitas guru. Inilah yang banyak manfaatnya terhadap pemerataan pendidikan." kata Nadiem.

Tercapainya pemerataan kualitas pendidikan adalah tugas bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk segenap pemangku kepentingan di dunia pendidikan.