Mohon tunggu...
Muhammad Fakhriansyah
Muhammad Fakhriansyah Mohon Tunggu... Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta

Muhammad Fakhriansyah adalah mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Jakarta. Saat ini ia menjadi pemimpin redaksi komunitas History Agent Indonesia. Tulisannya berfokus pada sejarah kesehatan Indonesia

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Artikel Utama

Politik Balas Budi dan Praktik Pendidikan Setengah Hati

21 September 2020   17:19 Diperbarui: 26 September 2020   01:48 493 6 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Politik Balas Budi dan Praktik Pendidikan Setengah Hati
Sumber: KITLV

Pada tahun 1899, terbit sebuah tulisan berjudul "Een Ereschuld (Sebuah Utang Kehormatan)" dalam majalah De Gids. Tulisan tersebut berisi kritikan Conrad Theodor van Deventer (1857--1915) terhadap pemerintah Belanda atas perlakuan dari praktik kolonialisme yang membuat masyarakat bumiputra sengsara. 

Dalam tulisannya, ia berargumen bahwa pemerintah harus membalas budi atas perlakuan dari tanam paksa---oleh golongan kolonial diberi nama cultuurstelsel (1830--1870)---dan praktik ekonomi liberal yang menghasilkan keuntungan kas selama bertahun-tahun.

Atas tulisan tersebut, kaum liberal dan religius di Negeri Belanda memaksa pemerintah negeri induk melaksanakan politik balas budi atau Politik Etis. Kebijakan Politik Etis atau politik balas budi akhirnya dimulai secara resmi pada tahun 1901 dan memiliki tiga program, yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi.

Usai pidato Ratu Wilhelmina pada tahun 1901 yang menandai dimulainya rentetan kebijakan etis, praktik kewajiban moral kepada rakyat Hindia Belanda ini menjadi salah satu landasan yang mendasari lahirnya berbagai kebijakan di negeri koloni. 

Sejak berlakunya Politik Etis sampai dekade 1930, program yang paling menonjol dan memiliki pengaruh besar terhadap rakyat bumiputra adalah program edukasi. Di mata sejarawan Indonesia masa kini, program edukasi dinilai menjadi alat untuk meruntuhkan dominasi kolonial dan menjadi senjata untuk memberantas kolonialisme di Nusantara.

Beberapa sekolah pun dibuka sebagai amanat dari program etis, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Jenjang dan jenis sekolah tersebut adalah sebagai berikut:

Diolah dari berbagai sumber
Diolah dari berbagai sumber

Sekalipun ini merupakan bagian dari kebijakan etis, akses pendidikan kepada bumiputra tidak diberikan begitu saja. Dengan kata lain, akses warga bumiputra kebanyakan terhadap pendidikan modern ketika itu sangat terbatas. Pembatasan tersebut dapat dilihat ketika pemeritah kolonial menerapkan bebeberapa kebijakan terkait pendidikan pada masa itu. 

Nasution dalam Sejarah Pendidikan Indonesia (1983), mengungkapkan enam ciri umum kebijakan pendidikan pada masa etis.

Pertama, pendidikan yang dengan sengaja mempertahankan perbedaan sosial dengan didirikannya sekolah untuk anak Belanda dan sekolah untuk anak bumiputra. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x